
BOJONEGORO (wartadigital.id) – Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) tahun anggaran 2026 mulai cair. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengalokasikan anggaran sejumlah Rp190 miliar yang digunakan untuk pembangunan di 368 desa.
Beda dengan tahun sebelumnya, untuk pencairan yang dimulai Oktober lalu, mekanisme satu kali langsung 100 persen.
Data di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro menyebutkan, pembangunan terbagi untuk berbagai pembangunan di desa yang diampu oleh empat OPD. Meliputi Dinas PU BM, PKP CK, Dinpora, dan DPMD. Rinciannya, 314 desa mendapatkan BKKD untuk pembangunan jalan/jembatan/jembatan lanjutan di PU BM.
BKKD akan dimanfaatkan oleh lebih lanjut ada 12 desa untuk sarana dan prasarana (PKP CK), 24 desa untuk sarana olahraga (Dinpora), dan 18 desa (DPMD) untuk pembangunan seperti balai desa, kantor desa dan pasar desa.
Mekanisme pencairan mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2024 Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Desa yang bersifat khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
Adapun anggaran BKKD 2026 mencapai Rp 190 Miliar dan Pemkab Bojonegoro terus berkomitmen terhadap prioritas pembangunan di desa untuk mendorong pemerataan infrastruktur publik.
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menegaskan, proses pengelolaan dan penyaluran BKKD kepada pemerintah desa harus berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Setiap tahapan, mulai dari pengajuan, verifikasi, penetapan penerima, penyaluran, hingga pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan, harus dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel.
Pemerintah desa penerima BKKD diharapkan menggunakan bantuan sesuai peruntukan yang telah ditetapkan serta memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis. Penggunaan anggaran juga harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pemkab Bojonegoro berkomitmen melakukan pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan BKKD berjalan tepat sasaran, sesuai ketentuan, serta mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat desa. boe





