Ilustrasi hacker.
JAKARTA (wartadigital.id) – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi buka suara soal gangguan layanan publik yang terjadi akibat kelumpuhan Pusat Data Nasional (PDN).
Menurut Budi, gangguan pada sistem PDN diakibatkan serangan siber ransomware jenis baru dari lockbit 3.0. Penyerang pun minta uang tebusan yang jumlahnya fantastis. “Menurut tim, (uang tebusan) 8 juta dolar AS (Rp 131 miliar),” kata Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/6/2024).
Gangguan pada Pusat Data Nasional itu berdampak pada beberapa layanan publik, salah satunya keimigrasian.
Sementara itu di Kantor Kementerian Kominfo, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian, menjelaskan, pihaknya masih berusaha memulihkan seluruh layanan, termasuk memecahkan enkripsi yang membuat data di PDN tak bisa diakses. “Ini sedang berproses, tapi kita sudah tau jenis serangan ini. Saat ini Kominfo, BSSN, dan Telkom Sigma terus memproses, dengan keterbatasan barang bukti,” jelas Hinsa.
Terpisah, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta agar cyber security atau keamanan siber ditingkatkan. “Ya cyber security kita harus ditingkatkan, itu satu,” kata Meutya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2024).
Meutya mengatakan pemahaman para stake holder akan pentingnya keamanan siber juga perlu ditingkatkan. “Jadi kalau kita tidak punya pemahaman betapa bahayanya sebuah serangan, dan ini kemungkinan adalah serangan ya, itu membuat kita tidak menjaga dengan baik,” ujarnya.
Dia menegaskan Komisi I DPR tak mau menyalahkan siapa-siapa, namun mengingatkan agar semuanya dibenahi. Politikus Partai Golkar ini meminta agar semua lembaga perlu menaikkan tingkat keamanannya. “Karena kita nggak mau ketika ada serangan sistem down itu satu, layanan akan terganggu, yang kedua juga potensi kebocoran data,” ungkap Meutya.
Sebagai informasi, Pusat Data Nasional (PDN) mengalami gangguan diduga akibat serangan hacker sejak Kamis (20/6/2024) yang berimbas ke sejumlah layanan publik salah satunya layanan Imigrasi.
Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI Silmy Karim menyebut beberapa layanan Imigrasi yang terdampak akibat gangguan itu yakni, tempat pemeriksaan imigrasi pada bandar udara dan pelabuhan serta beberapa layanan teknis lain, seperti kantor unit layanan paspor.
Terkait dengan adanya gangguan tersebut Silmy menyatakan, pihkanya saat ini tengah melakukan upaya pemulihan aplikasi dan data. “Kami sedang mengupayakan pemulihan aplikasi dan data dengan memanfaatkan data backup PDN di Batam dan kami upayakan agar layanan bisa pulih sesegera mungkin,” ujar Silmy Karim kepada Tribunnews, Kamis (20/6/2024).
Meski begitu kata dia, untuk masyarakat yang berada di bandar udara internasional dan akan melakukan penerbangan tetap akan dilayani oleh petugas imigrasi.
Sebab Silmy menjamin, kalaupun sistem sedang terkendala, namun pihaknya tetap memberikan pelayanan yang optimal mungkin agar penumpang tetap berangkat sesuai jadwal pesawat, begitupun pada saat kedatangan. “Untuk sementara, penumpang pesawat dianjurkan agar datang lebih awal ke bandara, mengantisipasi proses pemeriksaan yang belum dapat berjalan sebagaimana mestinya,” kata dia.
Sementara itu, bagi masyarakat yang sudah terjadwal datang ke kantor imigrasi hari ini untuk wawancara dan pengambilan data biometrik paspor tetap dilayani seperti biasa. Namun demikian, permohonan percepatan paspor satu hari jadi belum dapat dilayani dan akan segera beroperasi kembali setelah sistem normal. set, ins
