Pasca penetapan Topan Ginting sebagai tersangka oleh KPK, ramai bermunculan karangan bunga berisi ucapan terima kasih kepada KPK atas penetapan tersangka itu, Senin (30/6/2025).
MEDAN (wartadigital.id) – Sejumlah karangan bunga berisi ucapan terima kasih untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berjajar rapi, menyita perhatian siapa pun yang melintas di kawasan Taman Cadika, Medan Johor.
Ucapan itu ditujukan atas penetapan tersangka terhadap Topan Obaja Ginting, Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, oleh KPK. Untuk diketahui KPK resmi menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di wilayah Sumatera Utara (Sumut).
Kelima tersangka itu adalah Kelimanya adalah TOP alias Topan Ginting selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, RES selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen (PPK), HEL selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) Satuan Kerja (Satker) Pembangunan Jalan Nasional (PJN) Wilayah 1 Sumut, KIR selaku Direktur Utama PT DNG, dan RAY selaku Direktur PT RN.
Dari informasi yang beredar, sosok Topan Ginting adalah orang ‘kesayangan’ Gubernur Sumut Bobby Nasution. Ia bahkan belum lama dilantik sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut.
Yang menarik, selepas penetapan Topan Ginting sebagai tersangka oleh KPK, ramai bermunculan karangan bunga berisi ucapan terima kasih kepada KPK atas penetapan tersangka itu, Senin (30/6/2025). Lokasi pemasangan papan bunga justru bukan di depan Kantor Dinas PUPR Sumut, melainkan di Jalan Karya Wisata, Medan Johor.
Video karangan bunga itu ramai beredar di media sosial X (dulu Twitter). Di salah satu akun X mengunggah video karangan bunga yang banyak berderet rapi di sepanjang tepi jalan. “Warga Medan “Rayakan” Penangkapan Topan Obaja Putra Ginting pejabat kesayangan Gubernur Bobby Nasution,” tulis akun Beby S**** di X.
“Warga pajang papan bunga sindir proyek gagal Lapangan Merdeka, Stadion Teladan, hingga kedzholiman Topan CS di Medan,” sambungnya.
“Terima kasih KPK atas ditangkapnya Kadis PUPR Sumut Topan Obaja Ginting,” cuit akun lainnya.
“Selamat ya buat warga Medan,” timpal akun lain di kolom komentar.
Dari pantauan di lapangan, banyak papan bunga yang sebelumnya sempat berdiri kini telah hilang entah ke mana. Hanya tersisa dua papan di depan Taman Cadika.
Seorang pedagang kaki lima, Irma, menyebut papan-papan itu sudah hadir sejak pagi, lalu perlahan ‘menghilang’.
“Pagi tadi ramai. Tapi banyak yang diangkut, tinggal dua ini. Kadang udah dipindah, pasang lagi. Nggak tahu siapa yang mindahin,” ujar salah satu PKL di lokasi.
KPK Buka Peluang Periksa Bobby Nasution
Sebelumnya KPK membuka peluang memeriksa Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution terkait kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan jalan di wilayah provinsi tersebut.
Hal itu disampaikan Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu ketika menjawab pertanyaan awak media yang menanyakan soal adanya kedekatan antara tersangka TOP selaku Kepala Dinas (Kadis) PUPR Provinsi Sumut dengan Bobby Nasution. “Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke kepala dinas yang lain atau ke gubernurnya, kami akan minta keterangan,” katanya dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, Sabtu (28/6/2025).
Asep mengatakan bahwa saat ini KPK tengah melakukan penyidikan dengan prinsip follow the money (mengikuti aliran uang). Adapun aliran uang yang tengah disidik adalah uang dari pihak swasta selaku pemberi suap. “Kami bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melihat ke mana saja uang itu bergerak,” katanya.
Siapa pun yang diduga terlibat dalam aliran uang tersebut, kata dia, akan dimintai keterangan, tidak terkecuali Bobby Nasution. Dia mengatakan bahwa kasus ini masih dalam tahap pengungkapan awal sehingga terdapat kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang dimintai keterangan.
Diketahui, Tersangka TOP, RES, dan HEL diduga menerima suap dari pihak swasta, yakni tersangka KIR dan RY, guna memuluskan pemenangan tender proyek pembangunan jalan.
Tersangka KIR dan RAY disangkakan telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan tersangka TOP, RES, dan HEL disangkakan telah melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 11, atau 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. set, sua, ins
