JAKARTA (wartadigital.id) – Pemerintah diminta harus memiliki komitmen dan konsistensi jika kebijakan PPKM berlevel diterapkan. Kebijakan harus simpel sehingga dipatuhi oleh seluruh masyarakat.
“Yang jadi catatan kita punya pekerjaan rumah klasik, konsistensi. Pemerintah harus memberikan keterangan jelas mengenai indikator PPKM setiap levelnya,” ujar Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman, Selasa (24/8/2021).
Menurut dia, harus ada keterangan jelas dalam setiap kebijakan PPKM pada setiap levelnya. Hal itu diperlukan agar masyarakat tidak mengalami kebingungan. Misalnya, jika angka positifity rete di atas 10 persen semuanya harus menerapkan PPKM Level-4 tanpa terkecuali.
“Kemudian ketika Level-4 diberlakukan, aktivitas WFH 80 persen. Jadi kalau diterapkan level 4 semua paham, ini yang harus dilakukan,” jelasnya.
Dia menilai hal itu telah lama diberlakukan oleh WHO bahkan saat virus Sars. Masyarakat wajib menjaga konsistensinya setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. “Jangan tergoda-goda mengubah-ngubah. Harus bersinergi, harus setara,” katanya.
Tidak hanya konsistensi, Dicky juga meminta dengan dilakukannya PPKM menjadi Level 3 pemerintah tidak lantas mengurangi testing, trasing, dan treetmen. Sebab, dengan dibukanya mal di sejumlah wilayah bukan merupakan signal baik Covid-19, namun signal darurat ekonomi. “Mal dibuka bukan tanda aman itu, tanda ekonomi harus terjaga. Jadi caranya harus berada di level 3,” pungkasnya.
Sebelumnya Dicky Budiman menjelaskan penghapusan angka kematian pada indikator penilaian penetapan level PPKM Covid-19 oleh pemerintah dinilai berbahaya. Hal ini meskipun dilakukan dalam kurun waktu yang sebentar. “Tentu walaupun lama atau sebentar, namanya penghapusan atau peniadaan angka kematian ini berbahaya,” kata Dicky Budiman, Rabu (11/8/2021).
Dicky mengatakan indikator angka kematian merupakan indikator kunci dalam pengendalian pandemi untuk melihat performa dan intervensi pemerintah di hulu. Menurutnya performa pemerintah dapat dilihat sampai empat minggu kebelakang. “Keberhasilannya akan dilihat dari tingkat kematian itu dan itu berlaku untuk semua penyakit, kemudian angka kematian juga menjadi ukurannya tingkat keparahan dari situasi wabah di satu lokasi,” ujarnya.
Dicky menambahkan pentingnya data tersebut disampaikan ke publik karena hal tersebut merupakan bagian tata kelola pengendalian pandemi atau good governance. Menurutnya transparansi data dan manajemen data sangatlah penting. “Dengan keterbukaan ini membangun trust dari semua pihak bukan cuma masyarakat (Indonesia), termasuk dunia Internasional terhadap pengendalian pandemi di Indonesia,” imbuhnya.
Lebih lanjut, indikator angka kematian dinilainya sebagai media dan bahan untuk strategi komunikasi risiko. Hal ini khususnya ditunjukan pada masyarakat. “Angka kematiankan menunjukkan keparahan tadi, nah sehingga masyarakat harus menyadari itu dengan 5M nya,mendukung 3T dan mendukung juga program vaksinasi, jadi itu bagian dari strategi komunikasi risiko, ini ada karena indikator penilaian angka kematian itu,” lanjutnya.
Dicky tidak menampik bahwa di Indonesia terdapat keterbatasan data angka kematian yang tidak ‘real time’. Namun hal tersebut dinilainya sebagai hal yang wajar, apalagi di tengah masa pandemi. “Itu kita perbaiki, adanya distorsi juga hal yang wajar dalam situasi saat ini, jangankan masa pandemi, kitakan belum dalam negara yang kapasitas laporan kematiannya memadai, kita itu terbatas. Tapi tidak menjadi alasan kuat untuk menghilangkan (data angka kematian) mau sementara apalagi lama, karena dua-duanya harus jadi guidance untuk semua pihak melihat performa dari pengendalian pandemi kita,” pungkasnya
Untuk diketahui Juru Bicara Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi menjelaskan soal tak dimasukkannya angka kematian Covid-19 dalam asesmen level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Menurut Jodi, pemerintah bukannya menghapus data angka kematian, melainkan tak menggunakannya untuk sementara waktu guna menghindari distorsi atau kesalahan penilaian. “Bukan dihapus, hanya tidak dipakai sementara waktu karena ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi atau bias dalam penilaian,” jelasnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (11/8/2021). set, mnc