LUMAJANG (wartadigital.id) – Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan seluruh kebutuhan pokok warga terdampak erupsi Gunung Semeru saat ini dalam kondisi aman dan tercukupi.
Sekretaris Daerah Lumajang sekaligus Pelaksana Harian SKPDB, Agus Triyono, memastikan, penyaluran logistik melalui Dinas Sosial PPPA dan BPBD berjalan lancar, sehingga pengungsi tidak kekurangan kebutuhan dasar selama masa tanggap darurat.
“Kebutuhan pokok warga terdampak sudah tercukupi. Logistik terus kami salurkan sesuai prioritas dan kondisi di lapangan,” ujar Agus Triyono dalam Evaluasi Pos Komando PDB Erupsi Gunung Semeru di Pendopo Kecamatan Pronojiwo, Jumat (21/11/2025) petang.
Sekda juga mengimbau masyarakat agar menyalurkan bantuan melalui jalur resmi. Donasi yang diserahkan tanpa koordinasi berpotensi menumpuk di satu lokasi sementara titik lain justru kekurangan.
Kondisi ini tidak hanya membingungkan warga, tetapi juga membuat distribusi bantuan menjadi tidak merata. Bantuan harus tepat sasaran agar solidaritas masyarakat benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan.
Bagi masyarakat yang ingin menyerahkan bantuan secara langsung, Pemkab membuka dua Posko Tanggap Darurat, yakni Posko Candipuro dan Posko Pronojiwo. Posko-posko ini menjadi pusat koordinasi distribusi logistik, sehingga setiap bantuan dapat tersalurkan dengan merata dan tepat sasaran.
Bagi warga dari luar Lumajang, bantuan disarankan disalurkan melalui lembaga resmi yang telah ditunjuk pemerintah, seperti Baznas, Lazisnu, dan Lazismu. Dengan mekanisme ini, bantuan yang masuk tidak hanya banyak, tetapi juga sampai ke tangan yang tepat sesuai kebutuhan pengungsi.
Agus menegaskan solidaritas masyarakat merupakan kekuatan utama dalam menghadapi bencana. Namun, bantuan yang terarah dan terkoordinasi akan memberikan dampak lebih besar, menciptakan rasa aman, nyaman, dan diperhatikan bagi warga terdampak erupsi.
Posko Resmi Memudahkan Pendataan
Pemerintah Kabupaten Lumajang juga menegaskan larangan pengungsian liar dan posko bantuan tidak resmi selama masa darurat erupsi Gunung Semeru. Seluruh layanan pengungsian harus berada di bawah kendali satu komando resmi, yakni Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB), agar pelayanan dapat berjalan optimal, aman, dan terukur.
Hal ini disampaikan dalam Evaluasi Pos Komando PDB Erupsi Gunung Semeru di Pendopo Kecamatan Pronojiwo, yang dipimpin Sekretaris Daerah Lumajang Agus Triyono selaku Pelaksana Harian SKPDB.
Agus menekankan, pengungsian liar umumnya tidak memiliki standar pelayanan minimal seperti listrik, air bersih, fasilitas kesehatan, dan keamanan. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko kesehatan, kebakaran, atau gangguan keamanan bagi pengungsi. Posko tidak resmi juga membuat distribusi bantuan menjadi tidak terukur, sulit dipertanggungjawabkan, dan berisiko tumpang tindih.
“Pengendalian di bawah satu komando resmi memastikan setiap warga terdampak dapat dipantau kondisinya secara menyeluruh. Kebutuhan medis, pangan, dan keamanan bisa terpenuhi secara terencana,” ujar dia.
Selain itu, posko resmi memudahkan pendataan keluarga, pencegahan kehilangan anggota keluarga, dan penanganan psikososial. Setiap keluarga pengungsi dicatat, dipantau, dan diberikan akses layanan yang sesuai, termasuk bagi kelompok rentan seperti bayi, balita, lansia, dan penyandang disabilitas.
Pemkab Lumajang bekerja sama dengan aparat desa, relawan, dan BPBD Jawa Timur untuk memastikan seluruh pengungsian berada di bawah koordinasi resmi. Pengawasan ini juga memudahkan evakuasi cepat jika situasi vulkanik Semeru memburuk, serta mempercepat distribusi logistik dan layanan kesehatan.
“Tujuan utama adalah keselamatan dan kesejahteraan warga. Dengan posko resmi, kita bisa memastikan tidak ada yang tertinggal dan bantuan sampai pada yang benar-benar membutuhkan,” tambah dia.
Langkah ini menegaskan komitmen Pemkab Lumajang dalam menghadirkan pengungsian yang aman, tertib, dan terstandarisasi, sebagai bagian dari penanganan bencana yang humanis dan efisien. uja, mcl
