JAKARTA (wartadigital.id) — Bank Indonesia mencatat cadangan devisa mencapai 146,2 miliar dolar AS atau setara Rp 2.540,7 triliun (kurs JISDOR 30 April 2026 di level Rp 17.378 per dolar AS) pada akhir Maret 2025. Cadangan devisa tersebut turun dari bulan sebelumnya sebesar 148,2 miliar dolar AS.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Ramdan Denny Prakoso pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah, di samping adanya penerimaan pajak dan jasa serta penerbitan global bond pemerintah. “Kebijakan stabilisasi tersebut sebagai respons Bank Indonesia terhadap ketidakpastian pasar keuangan global yang meningkat,” jelas Denny dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).
Dia menjelaskan bahwa posisi cadangan devisa pada akhir April 2026 itu setara dengan pembiayaan 5,8 bulan impor atau 5,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Oleh sebab itu, BI menilai cadangan devisa tersebut masih mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Bank sentral turut meyakini ketahanan sektor eksternal akan tetap terjaga dengan cadangan devisa tersebut. “Sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik dan imbal hasil investasi yang tetap menarik,” lanjut Denny.
Dia menyatakan bank sentral akan terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai informasi, beberapa waktu belakangan rupiah memang terus mengalami pelemahan.
Berdasarkan data JISDOR Bank Indonesia, nilai tukar rupiah sudah melemah 381 basis poin terhadap dolar AS sepanjang tahun berjalan: dari Rp 16.725 per dolar AS (2 Januari 2026) menjadi Rp 17.362 per dolar AS (7 Mei 2026). Bahkan, Presiden Prabowo Subianto sempat memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Gubernur BI Perry Warjiyo. Dia meminta otoritas fiskal dan moneter itu untuk memperkuat koordinasi kebijakan serta meredam volatilitas nilai tukar.
Perry pun menjelaskan BI telah menyiapkan tujuh langkah strategis yang mendapat dukungan Presiden. Salah satunya yaitu melakukan intervensi pasar valas, baik di dalam negeri maupun luar negeri, termasuk melalui skema Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) dan Offshore NDF di berbagai pusat keuangan global dengan memanfaatkan cadangan devisa yang tersedia. “Kami terus akan melakukan intervensi untuk menstabilkan rupiah baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Cadangan devisa kami lebih dari cukup untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah itu,” tuturnya usai rapat dengan Prabowo di Istana Merdeka, Selasa (5/5/2026). bis
