Pengisian BBM kendaraan di salah satu SPBU Pertamina.
JAKARTA(wartadigital.id) — Pemerintah tengah mematangkan skema pembatasan pembelian BBM bersubsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Jenis kendaraan rencananya menjadi acuan untuk pembatasan Pertalite yang disubsidi APBN.
Untuk diketahui, pemerintah berencana untuk membatasi pembelian Pertalite. Kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan ekonomi rumah tangga tertinggi atau desil 10 akan menjadi sasaran utama.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, implementasi pembatasannya di lapangan akan mengacu pada kendaraan yang membeli BBM subsidi. Menurutnya, kepemilikan kendaraan jenis tertentu turut mencerminkan tingkat desil. “Kami [mengacu] berbasis daripada jenis kendaraannya. Dari jenis kendaraan kan mencerminkan desil,” ujar Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Airlangga menyebut, penyusunan kebijakan ini masih akan dimatangkan lebih lanjut. Harapannya, penyaluran BBM subsidi ke depan bakal lebih diprioritaskan kepada jenis mobil tertentu. Sementara itu, belakangan muncul keluhan dari masyarakat yang mengecek desil mereka secara mandiri berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Beberapa menemukan bahwa desil mereka tidak mencerminkan kondisi kesejahteraan mereka sebenarnya. Oleh sebab itu, terdapat kekhawatiran bahwa pembatasan pembelian BBM bersubsidi oleh pemerintah justru masih salah sasaran.
Ketika dimintai konfirmasi, Airlangga menyebut, pemerintah masih menunggu hasil Sensus Ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS) agar data kesejahteraan masyarakat lebih mutakhir dan sesuai. “BPS sedang melakukan sensus ekonomi. Kita tunggu aja [hasil] sensus ekonomi,” terang Menko Perekonomian sejak 2019 ini.
Namun demikian, imbuh Airlangga, pemerintah secara umum tetap berkomitmen menjaga harga BBM subsidi di tengah kenaikan harga minyak dunia. “Subsidi energi kan sudah diberikan dan terhadap Pertalite dan Biodiesel kan tidak naik. Jadi itu merupakan akses bagi masyarakat,” terangnya.
Sasar Desil 10
Sehari sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, rencana pembatasan BBM subsidi akan dicoba terlebih dahulu dalam beberapa bulan ke depan. Sasaran utamanya adalah masyarakat desil 10.
Untuk diketahui, desil 10 merujuk kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan ekonomi rumah tangga tertinggi atau sejahtera. Terdapat pembagian tingkat kesejahteraan keluarga dari 1-10 pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). “Akan dipastikan supaya tepat sasaran, mungkin akan coba nanti berapa bulan ke depan yang desil 10 kami batasi dulu, gitu,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Purbaya juga menyebut ada potensi penghematan anggaran subsidi dari pembatasan konsumsi. Namun, potensi penghematannya masih dikaji lebih lanjut. “Kira-kira ya sepersepuluhnya, kalau saya nggak salah. Ambil flat-nya sepersepuluh,” terang mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini. Purbaya juga pada pekan lalu, Selasa (11/8/2026), setelah bertemu dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Dia menyebut, urgensi dari pembatasan ini guna memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Menurutnya, alokasi subsidi energi yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya dalam APBN masih banyak dinikmati oleh golongan yang tidak berhak.
Bahlil menyoroti masih banyaknya masyarakat kelas atas yang, harusnya masuk ke desil 9 sampai 10, mengonsumsi BBM subsidi seperti Pertalite. Bahlil juga sudah menyampaikan, pembatasan bakal merujuk pada spesifikasi atau jenis kendaraan yang digunakan konsumen. Pria yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini memberikan ilustrasi tegas bahwa pemilik mobil mewah tidak sepatutnya mengonsumsi BBM bersubsidi. “Jangan pakai BMW, pakai Mercy, masa pakai minyak subsidi. Itu yang dimaksudkan oleh Pak Menteri [Keuangan] tadi,” tambahnya.
Adapun, pemerintah menetapkan anggaran subsidi energi 2026 sebesar Rp 210 triliun. Perinciannya, meliputi subsidi jenis bahan bakar tertentu (JBT) Rp 25,1 triliun, subsidi LPG tabung 3 kilogram (kg) Rp 80,2 triliun, dan listrik Rp 104,6 triliun.
Sampai dengan semester I 2026, keseluruhan realisasi subsidi mencapai Rp116 triliun atau naik 25% (yoy) dari semester I 2025 Rp 92,8 triliun. Khusus BBM, penyalurannya sudah mencapai 7,98 juta kiloliter sampai semester 1 2026 atau naik 7,8% dari periode yang sama tahun sebelumnya 7,41 juta kiloliter. Untuk penyaluran LPG 3 kg mencapai 3,56 juta kg atau naik 2% dari 3,49 juta kg.
Sementara itu, pemerintah merancang belanja subsidi energi sebesar Rp 272 triliun pada RAPBN 2027. Meski anggarannya naik, pemerintah turut menggodok rencana pembatasan pembelian BBM subsidi salah satunya Pertalite. Adapun, berdasarkan Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2027, pemerintah berencana menetapkan belanja subsidi energi sebesar Rp 272,9 triliun atau naik 20% (yoy) dari outlook 2026 sebesar Rp 227,3 triliun. Perinciannya, subsidi energi ini meliputi jenis BBM tertentu sebesar Rp 28,7 triliun atau naik dari outlook 2026 Rp 26,4 triliun. Penyaluran subsidi jenis BBM tertentu tahun depan direncanakan sebesar 20 juta kiloliter. Kemudian, subsidi LPG 3 kg direncanakan naik pada 2027 ke Rp 114,1 triliun dari outlook 2026 Rp 90,4 triliun. Sementara itu, subsidi listrik naik ke Rp 130,1 triliun dari outlook tahun ini Rp 110,4 triliun. bis
