Pelayanan nasabah di BSI.
JAKARTA (wartadigital.id) -Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, meminta pemerintah mengkaji secara matang urgensi rencana pembukaan rekening secara massal bagi masyarakat, terutama jika kebijakan tersebut dikaitkan dengan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Hari menilai pemerintah perlu memastikan terlebih dahulu apakah rekening massal tersebut benar-benar diperlukan. Sebab, penyaluran bansos dinilai tetap dapat dilakukan dengan menggunakan identitas kependudukan. “Rekening massal harus dilihat dulu kepentingannya, apakah menjadi sangat penting. Toh dengan KTP saja cukup untuk melakukan penyaluran bansos,” kata Hari, Senin (14/9/2026).
Menurut Hari, pemerintah jangan sampai menjalankan program yang justru menambah beban anggaran negara tanpa memberikan manfaat yang sebanding bagi masyarakat.
Ia mengingatkan agar rencana rekening massal tidak berubah menjadi proyek yang menghabiskan anggaran hingga Rp 11 triliun. “Jangan jadi proyek akal-akalan yang memakan anggaran sampai Rp 11 triliiun,” tegasnya.
Hari berpandangan, kondisi fiskal saat ini semestinya mendorong pemerintah lebih selektif dalam menentukan program. Penghematan APBN, kata dia, harus menjadi perhatian agar anggaran benar-benar diarahkan pada program yang tepat sasaran. “Semestinya buat program yang tepat sasaran dengan melakukan penghematan APBN saat ini,” ujarnya.
Selain persoalan anggaran, Hari juga menyoroti kinerja kabinet pemerintahan saat ini. Menurutnya, jajaran kabinet perlu memahami arah kebijakan dan pemikiran Presiden Prabowo Subianto agar setiap program pemerintah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. “Dan kabinet saat ini terlihat ‘Auto Pilot’ tanpa memahami arah dan pikiran dari Presiden RI,” pungkas Hari.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto ingin seluruh warga negara Indonesia (WNI) berusia 17 tahun memiliki rekening bank . Untuk mewujudkan rencana ini, pemerintah meminta Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) mempersiapkan pembukaan rekening.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, jumlah WNI berusia 17 tahun ke atas saat ini mencapai sekitar 200 juta orang. Nantinya masing-masing rekening akan diberikan saldo awal sebesar Rp 50 ribu. Dengan jumlah tersebut, Menko Airlangga memperkirakan pemerintah perlu menyiapkan anggaran sekitar Rp 11 triliun. Adapun jika dihitung berdasarkan 200 juta rekening dikali saldo awal Rp 50 ribu, kebutuhan anggarannya mencapai Rp 10 triliun. “Kalau 200 juta penduduk, atau sekitar Rp 11 triliun lah,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (9/9/2026). rmo
