JAKARTA (wartadigital.id) – Sebanyak 31.624 Aparatur Sipil Negara (ASN) dilaporkan menerima bantuan sosial ( bansos ). Menyikapi itu, MenPANRB Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa sebenarnya tidak diatur secara spesifik terkait larangan ASN menerima bansos. Namun Tjahjo menilai ASN seharusnya tidak masuk sebagai penerima bansos.
“Kalaupun tidak diatur secara spesifik bagi pegawai ASN dilarang untuk menerima bansos, namun pada dasarnya ASN merupakan pegawai pemerintah yang memiliki penghasilan tetap (gaji dan tunjangan dari negara). Jadi, ASN tidak termasuk dalam kriteria penyelenggaraan kesejahteraan sosial,” katanya dalam keterangan pers, Kamis (18/11/2021).
Berkaitan dengan sanksi atau hukuman yang diberikan, Tjahjo menilai perlu terlebih dahulu diperiksa lebih dalam. “(Diperiksa) apakah pegawai ASN tersebut dengan sengaja melakukan tindakan kecurangan ataupun penyalahgunaan wewenang dalam menetapkan atau memasukkan dirinya sebagai penerima bansos atau tidak,” ujarnya.
Selain itu, juga perlu dilakukan tinjauan terlebih dahulu mengenai mekanisme atau proses penetapan data penerima bantuan sosial oleh pemerintah daerah atau pihak terkait lainnya. “Sehingga dapat dilakukan validasi dan verifikasi penerima bansos yang memang berhak,” ungkapnya.
Namun jika memang ada ASN yang sengaja melakukan kecurangan sehingga akhirnya menerima bansos, Tjahjo mengatakan harus dihukum sesuai peraturan yang berlaku. “Dalam hal terbukti bahwa ASN yang bersangkutan melakukan tindakan yang termasuk penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain, maka pegawai yang bersangkutan dapat diberikan hukuman disiplin sesuai dengan PP No 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS,” pungkasnya.
Sebelumnya Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini membeberkan puluhan ASN terindikasi menerima bantuan sosial ( bansos ). Mereka tersebar di 514 kota/kabupaten di 34 provinsi, bahkan ada yang berada di kawasan Menteng Jakarta Pusat. “(Ada di) di Menteng,” kata Tri Rismaharini saat konferensi pers di Kantor Kemensos Jakarta,Kamis (18/11/2021).
Risma mengungkapkan, sebanyak 31.624 ASN terindikasi menerima bansos. Setelah dikonfirmasi Kemensos dari data BKN, 28.965 di antaranya masih aktif dan sisanya diperkirakan pensiunan. ASN itu berasal dari beragam profesi, antara lain dosen dan tenaga medis.
Jenis bansos yang diterima para ASN itu, kata Risma, adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). “Jadi setelah kami serahkan ke BKN, yang indikasinya PNS (ASN) itu ada 31.624 yang aktif. Setelah kita cek data BKN sisanya sudah pensiun, 28.965 ASN aktif,” kata Risma.
Risma mengatakan, data tersebut akan diserahkan kepada pemerintah daerah (Pemda) untuk ditindaklanjuti. Kemensos akan menyetop bantuan sosial itu karena para ASN telah mendapatkan pendapatan rutin setiap bulannya. set, ins