JAKARTA (wartadigital.id) – Wacana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sebagaimana disampaikan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dicurigai belum berkoordinasi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Menurut saya (Luhut) tidak (komunikasi dengan Jokowi),” kata Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto dalam diskusi daring bertajuk Kado Kemerdekaan, BBM Subsidi Dibatasi 17 Agustus, Sabtu (13/7/2024).
Jika sudah ada komunikasi dengan Kepala Negara, mestinya wacana pembatasan BBM subsidi ini dibahas dalam Rapat Kabinet di Istana Negara dan diketahui seluruh menteri.
Namun pada praktiknya, beberapa menteri justru berbeda pandangan dengan Luhut. Salah satunya disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang membantah adanya pembatasan BBM subsidi. “Mestinya secara organisasi, struktural harusnya dibahas bersama-sama. Menteri lain juga akan dengar,” kata Mulyanto.
Maka dari itu, politisi PKS ini mendua ada dua hal yang terjadi dalam wacana kebijakan pembatasan BBM subsidi, yakni tanpa koordinasi dengan kementerian terkait atau justru dibahas secara diam-diam hanya bersama Presiden Jokowi.
“Pak Luhut (mungkin) bisik-bisik sama Pak Jokowi. Kalau ini yang terjadi kan sama saja dagelan. (Padahal) Semuanya kan harus akuntabel,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan jika Pertamina akan memperketat pembelian BBM Pertalite.
Dilansir dari Instagram terbarunya, Luhut bahkan mengatakan jika kebijakan ini diharapkan bisa dilaksanakan per 17 Agustus 2024 mendatang. “Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya. Sekarang Pertamina sedang menyiapkan, kita berharap pada tanggal 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak mendapat subsidi, itu akan bisa dikurangi,” katanya dikutip, Rabu (10/7/2024).
Kebijakan ini menjadi salah satu rangkaian kebijakan pemerintah untuk menanggulangi defisit APBN 2024. Selain membatasi penerima BB Subsidi, Luhut juga mengatakan jika pemerintah berencana mendorong bioetanol masuk menggantikan bensin.
Menurutnya, selain mampu mengurangi kadar polusi udara, tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah. “Jika kita mampu melakukan ini, jumlah penderita ISPA bisa kita tekan dan pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa kita hemat sampai Rp 38 triliun,” tambah Luhut. rmo, set