Ribuan buruh demo untuk menuntut perlindungan dari pemerintah atas risiko impor ilegal, Minggu (1/6/2025).
JAKARTA (wartadigital.id) — Serikat buruh yang bekerja di berbagai sektor seperti tekstil hingga otomotif menyuarakan kegelisahannya terkait marak impor ilegal yang menurunkan produktivitas industri nasional hingga memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Untuk itu ribuan buruh berkumpul di kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Minggu (1/5/2025) sejak pukul 10.00 WIB untuk menuntut perlindungan dari pemerintah atas risiko impor ilegal. Bahkan, tak sedikit dari buruh tersebut yang berteriak mempertanyakan tindakan hukum yang tegas atas oknum yang bermain-main dalam tata niaga impor. Pasalnya, hingga saat ini tidak ada oknum yang diungkap ke publik, meskipun bukti telah jelas dipampang nyata. “Importir-importir yang saya yakin dalam tanda tanya juga, apakah ada kemungkinan dilindungi oleh pemerintah atau dilindungi oleh pejabat-pejabatnya atau kementeriannya yang tidak berani sampai hari ini untuk memberantas ilegal import,” kata salah satu orator buruh dari Federasi Serikat Pekerja Otomotif (FSP), Minggu (1/6/2025).
Terlebih, dia melihat kondisi maraknya produk impor ilegal yang masuk ke pasar domestik juga telah terjadi sejak lama, bukan 1-2 tahun terakhir saja. Namun, pemerintah dinilai tutup mata atas kondisi ini dan membiarkan industri kolaps. Produk impor ilegal yang masuk dengan harga yang lebih murah dibandingkan ongkos produksi industri lokal dinilai telah banyak mematikan pekerjaan buruh nasional. Dia pun meminta pemerintah dan kementerian terkait untuk segera menindak tegas oknum importir ilegal tersebut. “Mana action dari para menteri terkait? Mana action dari pemerintah? Padahal Presidennya sudah menyatakan bahwa ilegal import harus diberantas dan kita berharap diberantas sampai ke akar-akarnya,” tuturnya.
Senada, buruh tekstil yang datang dari Jawa Tengah juga turun langsung dalam aksi demonstrasi di depan Monas Jakarta siang ini. Rani (37) menilai pemerintah masih abai dengan gelombang PHK yang terjadi. “Kami datang untuk meminta ke pemerintah agar segera bergerak, kami minta perlindungan dari ancaman PHK, jangan malah melindungi importir-importir ilegal,” tuturnya.
Sebagai ibu yang juga menjadi tulang punggung keluarganya, Rani mengaku gelisah setiap hari karena banyak teman seperjuangannya yang satu demi satu terkena PHK. Dia mendesak pemerintah mencegah badai PHK berlanjut dan memberantas impor ilegal.
Untuk diketahui, KSPN mencatat kasus PHK mencapai 1.351 pada periode Januari-April 2025. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melaporkan kasus PHK sebanyak 26.455 pekerja hingga Mei 2025. Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat 73.092 pekerja yang terdampak PHK pada periode Januari-Maret 2025. Meski data PHK tersebut berbeda, tetapi buruh menilai polemik yang memicu gelombang PHK ini yakni impor ilegal yang tak terkendali.
Kerahkan Personel Gabungan
Aparat kepolisian mengerahkan 1.613 personel gabungan dari Polda, Polres, dan Polsek untuk mengamankan aksi demo buruh yang digelar oleh Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) di depan Istana Negara Jakarta pada hari ini, Minggu (1/6/2025). “Kami telah menyiapkan 1.613 personel gabungan dari Polda, Polres, dan Polsek di titik-titik yang telah diplotting. Petugas tidak dibekali senjata api, sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman,” ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Minggu.
Menurut dia, pengaturan arus lalu lintas akan bersifat situasional, menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. “Arus lalu lintas akan kami atur secara situasional, melihat eskalasi di lapangan. Jika memang terjadi kepadatan, kami akan melakukan rekayasa lalu lintas agar aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar,” ujar Susatyo.
Dia pun mengimbau warga yang hendak melintas di kawasan Monas untuk mencari jalur alternatif guna menghindari potensi kemacetan lalu lintas. “Untuk warga yang melintas di sekitar Monas, kami imbau untuk menggunakan jalur alternatif agar tidak terjebak kemacetan,” katanya.
Susatyo pun meminta seluruh personel untuk mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif serta profesional saat bertugas mengamankan aksi unjuk rasa itu. Dia juga meminta para koordinator lapangan agar menjaga ketertiban selama aksi berlangsung. “Kami minta koordinator lapangan untuk mengarahkan massa dengan santun, tidak memprovokasi, dan tidak merusak fasilitas umum. Ini demi kepentingan bersama,” kata Susatyo. bis