SURABAYA (wartadigital.id) – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa optimistis pelaksanaan Pemilu 2024 di Jawa Timur akan berlangsung dengan tertib, jujur, adil, aman dan juga lancar. Hal ini didukung dengan kondusifitas yang terbangun dari seluruh entitas di Jawa Timur, termasuk di dalamnya seluruh lintas elemen yang saat ini telah terbangun dengan harmoni.
Optimisme itu secara khusus disampaikan Gubernur Khofifah saat menjadi narasumber dalam acara Cangkrukan Menkopolhukam bertema Tertib di Tahun Politik Menuju Indonesia Maju di Surabaya, Selasa (28/2/2023).
“Di Jatim, kearifan lokal terbangun dengan sangat baik karena masing-masing entitas punya soliditas untuk menjaga harmoni,” kata Gubernur Khofifah.
Soliditas tersebut, dikatakannya, terwujud berkat upaya yang dilakukan Khofifah dalam Nawa Bhakti Satya yaitu Jatim Harmoni. Harmonious Partnership bahkan telah dijadikan sebagai ruh setiap program agar semua elemen dan entitas ikut diajak berbicara dan dilibatkan.
Oleh sebab itu, dalam diskusi Cangkrukan Menkopolhukam yang mengulas upaya untuk mewujudkan Tahun Politik 2024 bisa berjalan tertib, menurutnya ada dua hal yang tidak boleh ditinggalkan. Yaitu melakukan pendekatan dan penguatan di sisi kultural dan spritual agar Pemilu bisa berjalan tertib.
Pendekatan kultural, kata Khofifah, perlu dibangun dengan menjalin komunikasi dengan para tokoh masyarakat, tokoh adat serta budayawan yang menjadi simpul-simpul di masyarakat.
Ditekankan Khofifah, harmonious partnership tidak bisa hanya dilakukan dengan pendekatan struktural, tetapi juga harus turut menjaring ide-ide kearifan lokal dari berbagai suku di seluruh daerah yang ada di Jatim. Ketika mereka saling bertemu, sesungguhnya perekat harmonious partnership semakin terbangun.
Selain itu, sinergitas serta upaya yang sudah dilakukan Pemprov Jatim, diikuti dengan tingkat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jatim yang secara persentase dinilai baik. “Berdasarkan IDI metode baru pada 2021 di Jatim mencapai 81,31 persen,” imbuhnya.
Untuk itu, Khofifah mengapresiasi melalui kegiatan ini, semakin menumbuhkan rasa persaudaraan dan kesatuan berbangsa dan bernegara sesama umat manusia. Pra conditioning seperti ini akan sangat membantu bagaimana sebetulnya meeting of mind diantara seluruh stakeholder Jawa Timur bersama-sama menjaga suasana aman, tertib, damai dan demokratis.
Adapun, beberapa upaya dilakukan Pemprov Jatim untuk mewujudkan Pemilu yang tertib di antaranya melakukan penyiapan penganggaran untuk pelaksanaan serta untuk pengamanan Pilkada 2024.
“Dalam keputusan gubernur pada 2 Februari 2023, ada dukungan pendanaan pilkada serentak yang sudah selesai. Provinsi Jatim menjadi referensi penyiapan anggaran 2024 karena sudah selesai pertama kali,” tuturnya.
Selanjutnya, melakukan kerjasama dengan instansi terkait Bawaslu, TNI/Polri, Binda, untuk pemetaan potensi adanya kerusuhan saat Pemilu. Menerbitkan Surat Edaran Gubernur Jatim kepada ASN Jatim agar netral saat Pemilu, melakukan koordinasi dengan Kabupaten / Kota untuk penyiapan personel dan ruangan sekretariat PPK, berkoordinasi dengan TNI AL untuk pendistribusian logistik ke pelosok Jatim serta melakukan koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat serta partai politik sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Terakhir melakukan sosialisasi Pemilu secara masif dan serentak kepada masyarakat, termasuk pemilih pemula.
Sementara itu, Menkopolhukam RI Mahfud MD mengatakan secara umum kegiatan cangkrukan diadakan pertama kali secara nasional di Jatim dalam rangka menunjukkan usaha-usaha yang lebih nyata yang dipelopori oleh kantor-kantor pemerintah untuk membangun atau melaksanakan program revolusi mental yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi.
Kemudian secara khusus kegiatan ini diadakan dalam rangka menyongsong Pemilu yang umum, bebas, rahasia jujur dan adil. Semua itu kata Mahfud, tidak dapat dilakukan pemerintah dan aparat serta lembaga saja, akan tetapi seluruh masyarakat terutama media harus terlibat.
Media saat ini, lanjut Mahfud, diminta memblokir berita-berita hoaks. Termasuk jangan membiasakan membuat berita yang click bite yang mana berita dipotong padahal terdapat pesan atau penjelasan yang lebih penting.
“Kadang kala berita dipelintir nah itu berbahaya kalau untuk pemilu yang akan datang tidak bagus bagi hasil pemilu kalau didahului dengan hoaks,” ucapnya.
Mengenai format Cangkrukan, Mahfud mengambil model Jawa Timur karena model seperti yang sekarang dilakukan lebih mudah diterima masyarakat.
“Model-model yang seperti ini karena ternyata lebih cair lebih gampang dan masyarakat merasa tidak digurui melulu tetapi juga diajak bicara dan ditanya apa masalahnya kemudian juga kita bertanya kepada masyarakat bukan hanya masyarakat kepada kita nah itulah sebabnya acara ini diadakan,” tuturnya.
Ke depan, Mahfud mengatakan bahwa model atau format cangkrukan yang pertama kali diadakan secara nasional di Jatim, akan diterapkan di provinsi lain. “Tadi saya sudah minta izin kepada Gubernur Jawa Timur untuk membuat semacam hak cipta atau hak paten bahwa ini akan kita bawa ke provinsi-provinsi lain,” urainya.
Sebagai informasi, kegiatan ini dilakukan sebagai langkah awal untuk memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar tertib penggunaan media sosial kepada tokoh publik di ruang publik sehingga Pemilu 2024 mendatang mencegah berita hoaks dan hate speech yang berpotensi memecah kesatuan bangsa. Sedangkan tujuan dari kegiatan cangkrukan ini adalah meningkatkan perilaku masyarakat menjadi lebih tertib dalam menggunakan media sosial.
Diskusi dengan gaya cangkrukan itu dihadiri pula oleh Guru Besar Universitas Airlangga Henri Subiakto, Direktur Jaringan Gusdurian Alissa Wahid, Analis Media Sosial Ismail Fahmi yang dimoderatori oleh pakar komunikasi Suko Widodo. Terakhir tanggapan dari sisi agama dan tausiyah oleh Ustad Das’ad Latif serta rangkuman hasil diskusi. hdi