Imigrasi Juanda Gagalkan Keberangkatan 2 WNI yang Terindikasi Hendak Jadi Tentara Rusia

Istimewa
Imigrasi Bandara Internasional Juanda, Surabaya, menggagalkan keberangkatan dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang terindikasi hendak menjadi tentara bayaran di Rusia.

SURABAYA (wartadigital.id) – Petugas Imigrasi Bandara Internasional Juanda, Surabaya, menggagalkan keberangkatan dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang terindikasi hendak menjadi tentara bayaran di Rusia.

Keduanya dicegah berangkat setelah petugas menemukan indikasi bahwa tawaran pekerjaan yang mereka terima berkaitan dengan aktivitas militer. Pencegahan dilakukan pada Rabu (18/11/2026)  setelah petugas melakukan pemeriksaan mendalam terhadap dokumen perjalanan dan keterangan kedua calon penumpang.

Bacaan Lainnya

Kepala Kantor Imigrasi Juanda Agus Winarto, menjelaskan kecurigaan petugas bermula dari ketidaksesuaian keterangan perjalanan serta ditemukannya riwayat pembatalan tiket pada 7 November 2026. Dalam pemeriksaan lanjutan, kedua WNI mengaku mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai petugas keamanan atau security di Rusia.

Namun, hasil pemeriksaan komunikasi dengan pihak perekrut justru menunjukkan indikasi pekerjaan tersebut berkaitan dengan aktivitas militer. “Awalnya mereka mengaku hendak berwisata ke Thailand selama sepuluh hari. Namun, setelah kami dalami, ternyata tujuan sebenarnya adalah ke Rusia. Dari komunikasi yang ditunjukkan, terdapat indikasi bahwa tawaran pekerjaan tersebut mengarah pada perekrutan tentara bayaran,” jelasnya, Kamis (19/11/2026).

Kedua WNI tersebut diketahui berencana menuju Rusia setelah menerima tawaran pekerjaan melalui media sosial Facebook. Mereka sebelumnya mengaku akan melakukan perjalanan ke Thailand melalui Singapura. Atas temuan tersebut, petugas mengambil tindakan penundaan keberangkatan atau Not OK to Board terhadap keduanya. Selanjutnya, kedua WNI diserahkan kepada Satgas PAM dan diteruskan kepada Polda Jawa Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi, Hendarsam Marantoko, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming penghasilan besar, terutama yang disebarkan melalui media sosial. Hendarsam menegaskan masyarakat perlu memastikan legalitas perusahaan, kejelasan pekerjaan, serta prosedur penempatan sebelum memutuskan bekerja di luar negeri.

“Jangan sampai harapan mendapatkan penghasilan besar justru membawa seseorang ke medan perang. Risikonya bukan hanya kehilangan kewarganegaraan Indonesia, namun juga kehilangan nyawa,” ujarnya.

Hendarsam juga mengingatkan bahwa WNI yang bergabung dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden berisiko kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 23 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Apabila kehilangan kewarganegaraan Indonesia dan tidak memiliki kewarganegaraan negara lain, seseorang berisiko menjadi stateless atau tanpa kewarganegaraan. Konsekuensinya sangat besar dan dapat memengaruhi seluruh aspek kehidupannya.

Hendarsam menegaskan pemeriksaan keimigrasian merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi warga negara sekaligus menjaga kepentingan nasional. “Pemeriksaan Imigrasi bukan untuk mempersulit masyarakat, tetapi justru untuk melindungi. Kami ingin memastikan masyarakat tidak menjadi korban tawaran kerja yang menyesatkan atau aktivitas yang membahayakan keselamatan. Melalui semangat Imigrasi untuk Rakyat, kami berkomitmen melindungi warga negara sekaligus menjaga kedaulatan Indonesia,” tutup Hendarsam. sin, ins