wartadigital.id
Headline

Memberatkan, Apindo Tegas Tolak Karyawan Swasta Bayar Iuran Tapera

Pameran perumahan menjaring end user, salah satunya karyawan swasta.

 

JAKARTA (wartadigital.id) – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menekankan pihaknya konsisten menolak pemberlakuan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang bakal dibebankan ke pekerja swasta.

Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani mengungkapkan pihaknya telah menolak wacana program Tapera bagi pekerja swasta sejak munculnya UU No 4/2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

“Apindo dengan tegas telah menolak diberlakukannya UU tersebut. Apindo telah melakukan sejumlah diskusi, koordinasi, dan mengirimkan surat kepada Presiden mengenai Tapera,” jelas Shinta dalam keterangannya, Selasa (28/5/2024).

Shinta menekankan, sejalan dengan Apindo, Serikat Buruh dan Pekerja juga menolak pemberlakuan program Tapera. Bukan tanpa alasan, program Tapera dinilai memberatkan beban iuran baik dari sisi pelaku usaha dan pekerja.

Hal ini lantaran iuran Tapera bakal potong gaji pekerja (2,5%) dan membebani kewajiban pemberi kerja (0,5%) yang tidak diperlukan karena bisa memanfaatkan sumber pendanaan dari dana BPJS Ketenagakerjaan. Atas dasar hal itu, Apindo meminta pemerintah sebaiknya mempertimbangkan kembali diberlakukannya PP No 21/2024. “Pemerintah diharapkan dapat lebih mengoptimalkan dana BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sesuai dengan regulasi PP No 55/2015 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Di mana sesuai PP tersebut, sesuai PP maksimal 30 % Rp 138 triliun, maka aset JHT sebesar Rp 460 triliun dapat digunakan untuk program MLT perumahan pekerja. Dana MLT yang tersedia sangat besar dan sangat sedikit pemanfaatannya,” ungkap Shinta.

Shinta juga merinci, dalam program JHT BPJS Ketenagakerjaan telah ditetapkan bahwa peserta dapat mendapatkan fasilitas perumahan melalui pemanfaatan Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dari sumber dana program JHT (Jaminan Hari Tua) untuk 4 manfaat, di antaranya, pinjaman KPR sampai maksimal Rp 500 juta, pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMO) sampai dengan Rp 150 juta, pinjaman Renovasi Perumahan (PRP) sampai dengan Rp 200 juta, dan fasilitas Pembiayaan Perumahan Pekerja/Kredit Konstruksi (FPPP/KK).

Untuk diketahui sebelumnya, aturan pengenaan iuran Tapera bagi karyawan swasta tersebut sebagaimana termuat dalam PP No 21/2024  tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 25/2020.

Dalam beleid tersebut, diatur bahwa iuran yang bakal ditanggung peserta mencapai 3%. Perinciannya, pemberi kerja menanggung iuran sebesar 0,5% dan karyawan akan menanggung beban iuran sebesar 2,5% dari gaji. Adapun, besaran iuran simpanan bagi pekerja mandiri akan sepenuhnya ditanggung sendiri yakni sebesar 3%.

Sementara itu, penarikan iuran kepada pelaku swasta baru akan dibebankan 7 tahun setelah PP 25/2020 resmi diteken. Hal itu juga dijelaskan dalam Pasal 68 yang menegaskan bahwa pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i (swasta) agar dapat mendaftarkan pekerjanya kepada BP Tapera paling lambat 7 tahun sejak tanggal berlakunya PP tersebut.

Dikritik Warganet

Aturan soal tabungan Tapera yang diteken oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi masih ramai diperbincangkan warganet di sejumlah media sosial.  Aturan yang memungkinkan potongan gaji karyawan untuk Tapera itu pun menuai kontra di masyarakat. Di media sosial X misalnya, banyak netizen yang mempertahankan skema pemohon serta manfaat yang diterima pekerja.

Kok bisa ya, di luar pajak, negara bikin kebijakan untuk ngurusi gajinya orang buat dipakai apa. Tanpa nanya yg punya gaji lebih dulu,” tulis @okkymadasari.

kalo gaji 10 juta per bulan, dipotong tapera 3% = 300 ribu/bulan. 1 tahun = 3,6 juta. 100 tahun menabung akhirnya bisa deh dapet rumah yang harganya 360 juta. ngitungnya gitu gak sih?” tulis @solehsolihun.

Gaji dipotong untuk tabungan beli rumah. Orang gen-z aja pada nggak mau beli rumah,” tulis @Fiersabesari.

Di luar nurul memang ni orang, minimal UMR jateng di atas 3 juta dulu lah woy kerasa bed nih. Gaji 2 juta sekian buat sebulan aja nombok asli, ini pake ngurusin rumah yang blm tentu kewujud bjir. Mending buat makan aih,” tulis @gendon171.

Ada aja tingkah laku pemerintah buat peras rakyat,” tulis @whysooseriously.

Negara kocak, rakyat di bisnisin,” tulis @notfound7_.

Setelah UKT, terbitlah Tapera. Ini Indonesia negara BU apa gimana sih. Biaya nambah mulu, sejahtera kagak,” tulis @primawansatrio.

Kesimpulan setelah ngebahas PP Tapera dengan Google Gemini:  “Pindah keluar negeri atau ganti kewarganegaraan aja”,” tulis @imregani.

Kembali lagi kaum menengah yg harus menopang negara ini. udah mah pas pasan, akhirnya dpt rumah kagak. disediain rumah di tempat pelosok dengan spek abal abal,” tulis @dranux.

“Makin lama makin ga jelas, ada aja celah pemerintah buat porotin rakyatnya, nyari duit sesusah itu ternyata sampe pemerintah ga abis-abis idenya buat puter otak biar dapet cuan dari rakyat,” Dimstdrs. rmo, ins

 

Related posts

Paspampres Kudeta, Gulingkan Presiden Niger Mohamed Bazoum

redaksiWD

Giliran Unpad Lantangkan Seruan Padjadjaran, Diteken Lebih dari 1.000 Dosen dan Alumni

redaksiWD

Bulan Imunisasi Anak Nasional di Surabaya Bidik 178.876 Anak usia 9-59 Bulan

redaksiWD