SURABAYA (wartadigital.id) – Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Jawa Timur mencatat APBN Jawa Timur mengalami surplus mencapai Rp 49,44 triliun per Mei 2024 atau 33,75 persen dari target surplus tahun ini sebesar Rp 146,49 triliun.
“Sampai 31 Mei 2024 belanja APBN tumbuh signifikan sementara pendapatan mulai berangsur tumbuh positif,” kata Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Jawa Timur Iwan Handoko dalam keterangan di Surabaya, Senin (1/7/2024).
Iwan menyebutkan surplus tersebut didorong oleh realisasi pendapatan negara yang dalam APBN Jawa Timur mencapai Rp 101,89 triliun atau 36,56 persen dari target tahun ini sebesar Rp 278,70 triliun.
Pendapatan yang sebesar Rp 101,89 triliun ini tumbuh 9,31 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy) dibandingkan periode sama tahun lalu.
Pendapatan itu berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 48,25 triliun yang sudah 39,83 persen dari target yakni di antaranya disumbang oleh penerimaan PPN dan PPnBM sebesar 37,47 persen serta PPh Non Migas sebesar 43,57 persen.
Untuk realisasi Bea Masuk adalah sebesar Rp 2,71 triliun atau 36,78 persen dari target Rp 7,37 triliun, Bea Keluar sebesar Rp 45,17 miliar atau 13,27 persen dari target Rp 340,34 miliar, dan Cukai Rp 47,95 triliun atau 33,23 persen dari target Rp 79,21 triliun.
Pendapatan negara juga disumbang dari realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai Rp 2,94 triliun atau 55,16 persen dari target Rp 5,33 triliun.
Sementara itu, untuk belanja negara dalam APBN Jawa Timur sampai Mei 2024 telah terserap Rp 52,45 triliun atau 39,67 persen dari pagu yang sebesar Rp 132,21 triliun.
Kinerja belanja negara tersebut ditopang oleh penyerapan belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 19,57 triliun atau 37,74 persen dari pagu Rp 51,84 triliun dan realisasi Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp 32,88 triliun atau 40,92 persen dari pagu.
Secara keseluruhan nominal Realisasi Penyaluran TKD mengalami peningkatan sebesar Rp 2,90 triliun atau 9,66 persen (yoy) yang ditopang oleh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa. “Untuk Dana Bagi Hasil (DBH) dan DAK Non Fisik mengalami kontraksi,” ujar Iwan. ara