wartadigital.id
Nasional

Sudah Banyak Potongan, Serikat Buruh di Jabar Tolak PP Tapera

Dokumentasi massa Partai Buruh bakal menggelar aksi unjuk rasa menolak Perppu Cipta Kerja di sekitar Istana Negara beberapa waktu lalu.

 

BANDUNG (wartadigital.id) – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jawa Barat (Jabar) menolak kebijakan yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Mereka menilai, kebijakan itu hanya akan mempersulit dan memberatkan para buruh.

“Pimpinan pusat FSP TSK SPSI menyatakan menolak PP 21 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat,” ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI  Roy Jinto melalui keterangan resmi yang diterima, Rabu (29/5/2024).

Roy menilai PP Tapera hanya akan semakin mempersulit dan memberatkan buruh dengan iuran wajib yang dipotong dari upah tiap bulan.

Menurut Roy, potongan upah sudah terlalu banyak mulai dari BPJS Kesehatan, Jamsostek hingga jaminan pensiun dan lainnya. “Tapera hanya akal-akalan pemerintah mengumpulkan dana dari buruh yang dikelola oleh BP Tapera yang gaji dan biaya operasionalnya Badan dibebankan dari simpanan rakyat,” kata dia.

Ia menilai pemerintah tidak memiliki sensitivitas terhadap kondisi rakyat khususnya buruh. Roy menyebut kenaikan upah buruh sangat kecil akibat UU Cipta Kerja.

Ia mengatakan pemerintah malah menambah kesulitan ekonomi buruh dengan Tapera. Apalagi saat ini harga sembako yang melambung tinggi, dan pajak penghasilan PPH 21. “Jangan rakyat selalu menjadi korban kebijakan pemerintah. Kita meminta kepada pemerintah untuk membatalkan dan mencabut PP tersebut,” katanya.

Apabila pemerintah memaksakan, ia mengatakan buruh akan mengambil jalan untuk melakukan aksi penolakan mengenai Tapera.

Buruh Bekasi Juga Tolak

Buruh di Bekasi ikut menyikapi PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diterbitkan Presiden Jokowi.

Sekretaris SPSI Kabupaten dan Kota Bekasi Fajar mengatakan penerapan Tapera akan memberatkan pekerja terutama buruh. Menurutnya, gaji buruh saat ini pas-pasan sehingga jika nanti dipotong Tapera akan menambah beban buruh.

“Adanya Undang-Undang Tapera ini kami jadi punya potongan lagi 3 persen. Gaji yang pas-pasan ini sekarang dipotong lagi,” keluh Fajar saat merespons soal PP Nomor 21 Tahun 2024, Selasa (28/5/2024).

Fajar berpendapat kebijakan ini merupakan bentuk ketidakpekaan pemerintah terhadap kondisi masyarakat.  “Bukan berarti kami menolak keinginan pemerintah untuk membuat perumahan rakyat, namun saya pikir ini merupakan bukti tidak peka pada kondisi masyarakat yang ada,” tegasnya. Seharusnya, kata Fajar, pemerintah melihat kondisi masyarakat yang baru pulih setelah dihantam gelombang Covid-19.

Ditambah lagi UMK di Bekasi pada 2024 ini hanya naik sedikit. Dengan potongan Tapera sebesar 3 persen, 2,5 persen dibebankan pekerja dan 0,5 dibebankan kepada perusahaan, Fajar menilai kebijakan ini tidak pas jika dipaksa untuk diterapkan. “Kalau Undang-Undang ini diterapkan saat ini tidak pas.  Ini membebani pengusah, terutama pekerja,” tegasnya.

Fajar berharap pemerintah memiliki alternatif lain agar kebijakannya tidak membebani masyarakat. Pemotongan upah secara sepihak akan merugikan masyarakat terutama buruh.  “Harusnya sebelum ini diputuskan ini bicara sama unsur serikat pekerja, buruh, pengusaha dan sikap pengusaha karena dia punya potongan itu,” ujarnya. rep, set

 

Related posts

Klaim Wamendes soal Tidak Ada Desa Miskin Bertolak Belakang dengan Data BPS

redaksiWD

Pemerintah Mulai Bahas Program Makan Gratis, SETARA Sebut Makin Tegaskan Keberpihakan Jokowi

redaksiWD

Kebakaran Hebat di Dekat Depo Pertamina Plumpang, Warga Berlarian Tinggalkan Rumah

redaksiWD