wartadigital.id
Headline Surabaya

Teken Nota Kesepakatan KUA PPAS P-APBD 2021, Pemprov Jatim Prioritaskan Tiga Hal

Penandatanganan Nota Kesepakatan perihal KUA dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tentang Perubahan APBD Jatim Tahun Anggaran 2021.

 

SURABAYA (wartadigital.id)  Nota Kesepakatan perihal Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Jawa Timur Tahun Anggaran 2021 secara resmi disetujui DPRD Provinsi Jatim. Persetujuan tersebut digelar dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Jatim Jl Indrapura, Selasa (21/9/2021) sore.

Penandatanganan Nota Kesepakatan tersebut dilakukan antara Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Pimpinan DPRD Jatim diwakili Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad dan Achmad Iskandar. Hadir dalam acara tersebut Plh Sekretaris Daerah Prov Jatim Heru Tjahjono dan anggota DPRD Prov Jatim yang hadir secara langsung maupun virtual.

Dalam P-APBD TA 2021 yang ditandatangani dirancang masih difokuskan pada penanganan pandemi Covid-19. Terdapat tiga hal yang menjadi prioritas Pemprov Jatim dalam P-APBD TA 2021, yaitu insentif bagi Tenaga Kesehatan, Pengembangan Ponkesdes (Pondok Kesehatan Desa) dan Bagi Hasil atas PAD (Pendapatan Asli Daerah) Jawa Timur yang tercatat melampaui target.

“Ada beberapa hal yang menjadi prioritas, diantaranya adalah Nakes, Ponkesdes dan ada lagi yaitu Bagi Hasil,” ungkap Plh. Sekdaprov Heru Tjahjono kepada awak media.

Lebih lanjut, Plh Sekdaprov Jatim menyatakan bahwa selain masyarakat, yang paling terdampak pandemi Covid-19 adalah Nakes. Oleh sebab itu Insentif Nakes harus menjadi salah satu program prioritas.

Sedangkan, kaitannya dengan Bagi Hasil, karena ada PAD dari Pajak Daerah, sehingga harus diserahkan kepada Pemkab /Pemkot di Jatim.

Untuk tiga fokus utama tersebut, Heru Tjahjono juga menyebutkan bahwa akan ada penambahan P-APBD sebanyak Rp 2,88 miliar. Jumlah tersebut masih akan melalui pembahasan lebih lanjut yang akan dimulai dengan pembacaan Nota Keuangan oleh Gubernur Jawa Timur, Rabu (22/9/2021).

“Jadi dari total Rp 35,88 triliun, ada kenaikan Rp 2,88 milair. Jadi kita fokuskan ke Ponkesdes dan Nakes,” tuturnya.

Respon positif juga turut disampaikan Pimpinan DPRD Prov. Jatim. Dalam wawancaranya, Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad menyampaikan, bahwa Nota Kesepakatan KUA dan PPAS ini merupakan upaya untuk menjaga koherensi dan konsistensi dalam pembahasan dokumen anggaran lainnya seperti RPJMD, RKPD yang sudah dievaluasi Kemendagri.

Kaitannya tiga prioritas Pemprov Jatim dalam P-APBD TA 2021, Anwar Sadad mengatakan, ada potensi penambahan yang berasal dari pelampauan target penerimaan daerah.  “PAD kita dari pajak daerah ditargetkan Rp 13 triliun. Insya Allah bisa menembus angka Rp 14 triliun. Ini mendekati PAD kita saat sebelum masa pandemi Covid-19,” jelasnya.

Angka tersebut, kata Anwar Sadad, nantinya akan digunakan untuk hal-hal yang bersifat mandatori atau wajib. Misalkan saja Bagi Hasil kepada pemkab/pemkot, Insentif Nakes atau bahkan sektor pendidikan.  “Bagian-bagian yang tidak terkaver pemerintah pusat, kita kaver dengan APBD,” imbuhnya.

Dia juga menyatakan terima kasih dan bersyukur, walau di tengah masa pandemi ada pelampauan pendapatan, utamanya dari PAD utamanya dari item pajak.  Menurutnya, pelampauan pendapatan pajak ini menandakan rakyat Jatim adalah masyarakat yang patuh dan konsisten terhadap perundangan.

Sementara itu, dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan KUA dan PPAS, diharapkan bisa menjadi dasar dan acuan dalam penentuan perubahan prioritas dan plafon P-APBD Jatim TA 2021.  Perubahan tersebut nantinya meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan P-APBD Jatim TA 2021. rya, hdi

Related posts

Sehari Kematian Covid-19 Tembus 1.559 Orang, Sudah Waktunya Jokowi Ambilalih Komando Penanganan

redaksiWD

Ancam Mahasiswi Cantik Pakai Paving, Warga Suci Diringkus Polisi

redaksiWD

Pakar Epidemiolog Tegaskan Swab di Akses Suramadu untuk Melindungi Warga Madura dan Surabaya

redaksiWD