wartadigital.id
Headline Nasional

Tifatul Sembiring: Yang Minta MUI Dibubarkan Sudah Keblinger

Tifatul Sembiring

 

JAKARTA (wartadigital.id)  – Seruan agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) dibubarkan terus mendapat penolakan dari berbagai pihak mulai dari kelompok agama hingga politisi. Seruan ini muncul setelah anggota Komisi Fatwa MUI Zain An Najah ditangkap oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror terkait dugaan terorisme.

Bagi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Tifatul Sembiring menilai seruan pembubaran MUI ini sudah keblinger. “Ini orang-orang yang minta MUI dibubarkan, sudah keblinger,” ujarnya lewat akun Twitter pribadi, Sabtu (20/11/2021).

Politisi PKS ini bahkan menyamakan kelompok yang mendesak pembubaran MUI sama dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), yang di awal kemerdekaan selalu anti dengan pemuka agama. “Pikirannya sebelas duabelas sama PKI, anti ulama,” tutupnya.

Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD meminta semua pihak tidak terlalu over dalam menyikapi insiden penangkapan tiga orang terduga teroris yang salah satunya diketahui bekas anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).  Apalagi, sampai ada wacana pembubaran MUI lantaran disebut-sebut menjadi sarang teroris.

Demikian disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD saat jumpa pers virtual di kanal YouTube Kemenko Polhukam RI, Sabtu  (20/11/2021) sore.

“Harus diakui kita overreact, terlalu berlebihan bereaksi, kontroversi juga berlebihan. Ada yang menuding MUI itu menjadi tempat persemayaman terorisme sehingga harus dibubarkan. Enggak lah. Itu berlebihan,” tegasnya.

Mahfud menuturkan, pemerintah melalui perangkatnya dalam hal ini Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror tidak serta merta menangkap warga negara tanpa dasar yang jelas terlibat jaringan teroris. “Justru kita menelisik ke beberapa tempat, kan, bukan hanya di MUI. Di tempat lain juga banyak. Orang begitu di mana-mana harus diatasi bersama,” tuturnya.

Atas dasar itu, Mahfud menegaskan bahwa jika ada desakan sampai membubarkan MUI, itu dinilai sangat berlebihan. Sebab, MUI merupakan wadah permusyawaratan antara ulama dan cendikiawan muslim. “Di situ untuk membangun kehidupan lebih Islami dengan memberi saran dan pendapat kepada pemerintah sesuai dengan NKRI yamg berdasarkan Pancasila,” katanya.

“Tetapi MUI meskipun bukan lembaga negara, ada fungsi melekat kepadanya sebagai institusi yang menyebabkannya tidak bisa dibubarkan begitu saja. Ada UU tentang jaminan produk halal, itu memerlukan MUI. Ada UU tentang perbankan syariah, itu juga menyebut harus ada MUI,” sambungnya.

Oleh sebab itu, Mahfud meminta semua pihak untuk proporsional dalam menyikapi segala sesuatu. “MUI lembaga yang terbuka kalau ada oknum teroris di dalamnya, ya ditindak sesuai hukum,” pungkasnya.  rmo

Related posts

Irwasum Polri Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Sampang

redaksiWD

KPU Usul Pencoblosan Pemilu pada 21 Februari 2024

redaksiWD

Imbas Pandemi, Pendapatan Rossa Turun Drastis

redaksiWD