JAKARTA (wartadigital.id) – Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman mengomentari usulan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengusulkan agar Pilkada tidak diselenggarakan secara terbuka melainkan dengan penunjukan langsung dari pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan di acara Puncak Peringatan Hakordia Kementerian Keuangan di Komplek Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa (13/12/2022).
Alexander berpendapat Pilkada belum sepenuhnya menghasilkan pemimpin yang berintegritas dan masih banyak permasalahan di daerah yang belum bisa diselesaikan oleh kepala daerah demokratis.
Menanggapi hal tersebut, Benny menyayangkan KPK mau diperalat dengan menjadi juru bicara oligarki dan tirani. “KPK kok mau saja diperalat,jadi Jubir oligarki dan jubir tirani,” ujar Benny dikutip NewsWorthy dari akun Twitter pribadi, Rabu (14/12/2022).
Politikus Partai Demokrat ini lantas mengingatkan bahwa pemerintah lah yang menjadi bagian dari permasalahan korupsi. “Pemerintah itu kan bagian dari problem korupsi. Aneh bin ajaib. Sebaiknya KPK fokus berantas korupsi, jangan ikut main politik praktis,” sambung Benny.
Benny lantas menyarankan KPK untuk fokus pada upaya pemberantasan korupsi daripada terlibat dalam politik praktis. ins