JAKARTA (wartadigital.id) – Kabar tidak lolosnya sejumlah pegawai KPK melalui tes alih status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) ternyata sudah sampai ke telinga penyidik senior KPK Novel Baswedan. Rumor yang beredar, nama Novel turut disebut sebagai yang akan tersingkir.
Namun demikian, Novel Baswedan mengaku belum mau berkomentar banyak soal kabar tersebut. Komentar akan disampaikan jika kabar itu sudah terkonfirmasi. “Aku paham, tapi nanti begitu disampaikan itu benar baru bisa dikonfirmasi kan. Tapi rasanya kayak begitu sih,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (4/5/2021).
Novel lantas menyinggung sekelompok orang yang memang menginginkan dirinya dikeluarkan dari KPK. Hanya saja dia merasa aneh lantaran dugaan teranyar, kelompok yang dimaksud mengarah pada pimpinan KPK. “Mereka maunya begitu tapi itu kan sudah lama, upaya-upaya cuma yang berbeda yang diduga berbuat pimpinan KPK sendiri, kan lucu,” urainya.
Terlepas dari itu, Novel memastikan bahwa nama-nama pegawai yang dikabarkan tidak lolos tes sebenarnya tidak masuk akal. Sebab secara akademis, katanya, mereka terbilang mumpuni. “Mau dikaitkan dengan nasionalisme, mereka orang-orang yang selama ini bela negaranya kuat, anti korupsinya kuat, integritasnya bagus-bagus, radikalisme nggak nyambung karena heterogen,” demikian Novel.
Terpisah, Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto atau BW ikut angkat bicara mengenai kabar tidak lolosnya sejumlah pegawai KPK melalui tes alih status sebagai ASN, termasuk Novel Baswedan. Menurut BW, tes alih status sebagai ASN tersebut absurd.
BW mulanya mengatakan, adanya siasat untuk melumpuhkan KPK. Siasat tersebut, kata dia, berasal dari kawanan kuasa kegelapan yang bersekutu dengan koruptor. BW tak menjelaskan dengan gamblang siapa kawanan kuasa kegelapan yang dimaksud.
“Ada siasat yang tak pernah jeda, begitu khusyuk, kawanan kuasa kegelapan bersekutu dengan koruptor dan jaringannya terus menggempur KPK. Tak hanya itu, kekuatan tanpa batas itu, berupaya untuk ‘melumat’, melumpuhkan dan bahkan meluluh-lantakkan KPK,” kata BW dalam keterangan tertulis, Selasa (4/5/2021).
BW menduga siasat melumpuhkan KPK itu, salah satunya dengan merekrut orang-orang bermasalah. Selain itu, juga dengan menundukkan sikap kritis pegawai KPK yang berintegritas memberantas korupsi.
“Salah satu siasat itu, diduga, tak hanya merekrut sebagian orang yang punya masalah karena punya watak nir-integritas saja, tapi juga menundukkan sikap kritis insan KPK yang senantiasa menjaga izzah integritasnya atas indikasi tindakan nyeleneh & otoriter dr kekuasaan yang acapkali permisif atas sikap & perilaku koruptif dan kolusif,” tuturnya.
Tak hanya itu, tes alih status sebagai ASN juga diduganya untuk menghabisi pegawai KPK yang berintegritas yang bertaruh nyawa dalam memberantas korupsi. Dia pun heran pegawai KPK yang memberantas korupsi sepenuh hati justru akan disingkirkan.
“Yang mengerikan, kini, batas api kepantasan telah dilanggar. Jika info di media benar, ada indikasi SDM KPK mulai dihabisi. Padahal, Insan KPK yang telah teruji berkhidmat pada pertiwi karena telah menggadaikan mata dan bertaruh nyawa untuk memberantas korupsi sepenuh hati. Tapi, justru malah mau disingkirkan semena-mena hanya dengan berbekal hasil tes ala Litsus Orde Baru,” kata BW.
Padahal sebagian insan terbaik KPK saat ini sedang menangani Mega Skandal Korupsi, seperti misalnya kasus suap Bansos Covid-19, Suap Ekspor Benur, e-KTP, Suap Tanjung Balai, kasus bos batubara yang jadi DPO, kasus mafia hukum di pengadilan dan juga penyuapan penyidik KPK yang mulai menyinggung pimpinan parlemen dan salah satu komisioner KPK. “Apakah ini, salah satu misi dan sasaran ‘penghancuran’ KPK?” tanya BW.
Lebih lanjut, BW menilai, tes alih status sebagai ASN tersebut sebagai pembusukan KPK yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Sama halnya seperti revisi UU KPK hingga pemilihan pimpinan KPK yang menurutnya kontroversial. “Seluruh uraian di atas adalah bagian dari proses yang harus disebut sebagai pembusukan KPK yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur mulai dari Revisi UU KPK yang ditolak rakyat pada 2019, pemilihan pimpinan KPK yang kontroversial karena memuat isu nir-integritas hingga peralihan status pegawai KPK menjadi ASN yang dilakukan secara absurd,” kata BW.
BW menyebut keseluruhan proses itu ada di periode kepemimpinan Presiden Jokowi. “Inikah legacy ‘terbaik’ yang akan ditinggalkan beliau untuk diingat sepanjang masa? Saya belum terlalu yakin tapi banyak fakta yang tak terbantahkan atas sinyalemen itu,” lanjutnya. ren, set, cik
