Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
JAKARTA (wartadigital.id)- Pemerintah melalui Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM menambah subsidi bunga KUR dan mengubah kebijakan pelaksanaan KUR. Mulai 1 Juli hingga 31 Desember 2021, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang tambahan subsidi pada bunga KUR sehingga menjadi 3%. Selain itu ada perubahan skema KUR tanpa jaminan yang dulunya dipatok Rp 50 juta nantinya menjadi sampai dengan Rp 100 juta
Kebijakan ini diambil dalam rangka mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional mengingat skema KUR menjadi motor penggerak pembiayaan yang utama untuk UMKM di tengah lesunya penyaluran skema kredit yang lain.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan saat ini porsi kredit UMKM baru mencapai 18,8% terhadap total kredit perbankan. Porsi untuk UMKM tersebut perlu ditingkatkan secara bertahap setidaknya menjadi lebih dari 30% pada 2024.
“Berdasarkan hal ini pemerintah memutuskan untuk memperpanjang tambahan subsidi pada bunga KUR sehingga menjadi 3% selama 6 bulan 1 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021,” ujar Menko Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (5/4/2021).
Pemerintah menyediakan anggaran sebesar Rp 4,39 triliun untuk perpanjangan tambahan subsidi bunga KUR selama jangka waktu tersebut. Adanya tambahan ini membuat total kebutuhan anggaran tambahan subsidi bunga KUR pada 2021 menjadi Rp 7,84 triliun.
“Pemerintah menetapkan beberapa perubahan kebijakan KUR, salah satunya yaitu perubahan skema KUR tanpa jaminan yang awalnya tertinggi adalah 50 juta rupiah menjadi 100 juta rupiah,” tambah Menko Airlangga.
Pemerintah juga memutuskan untuk menambah plafon KUR 2021 dari Rp 253 triliun menjadi Rp285 triliun.“Peningkatan plafon tersebut merupakan respon atas antusiasme pelaku UMKM yang tinggi akan kehadiran KUR dengan suku bunga rendah dan juga harapan pemulihan usaha UMKM,” ujar Menko Airlangga. ren, set
