SURABAYA (wartadigital.id)– Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengukuhkan Hasoloan Manalu sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Senin (22/6/2026) malam.
Pengukuhan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Kepala BPKP Nomor KP.01.03/KEP-219/K/SU/2026 tentang Pengangkatan dan Pemindahan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah mengajak Kepala Perwakilan BPKP Jatim yang baru saja dilantik semakin memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan BPKP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada hasil, guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, BPKP merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui fungsi pengawasan, pendampingan, serta pemberian rekomendasi yang konstruktif.
Karena itu, lanjutnya, pengukuhan ini merupakan momentum penguatan sinergi sinkronisasi dan kolaborasi diantara seluruh stakeholder, forkopimda, instansi vertikal yang saling nyekrup menjalin interaksi dan komunikasi. “Jadi ini adalah interaksi dan komunikasi diantara kita semua yang menjadi bagian penguatan sinergi dan kolaborasi kita semua. Ini bagian penting untuk saling berbenah bagaimana kita bisa berseiring dengan tugas BPKP khususnya yang ada di Jawa Timur,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (23/6/2026).
Khofifah menilai, selama ini BPKP telah menjadi mitra penting Pemprov Jawa Timur, tidak hanya melalui fungsi pengawasan, tetapi juga melalui pendekatan assurance dan consulting yang memperkuat upaya pencegahan, deteksi dini, hingga respons terhadap berbagai potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. “BPKP tidak hanya menjalankan fungsi auditor, tetapi juga menjadi trusted advisor sekaligus strategic partner pemerintah daerah dalam memperkuat good governance.Tentu ini dalam rangka mengawal akuntabilitas pelaksanaan berbagai program prioritas agar memberikan hasil yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Khofifah pun menyampaikan apresiasi kepada BPKP RI atas sinergi yang selama ini terjalin dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta pelaksanaan pembangunan.
Ia menambahkan, pendampingan, referensi, dan rekomendasi dari BPKP menjadi modal penting dalam mendorong lahirnya kebijakan yang berdampak luas bagi pembangunan. “Kami sangat senang jika kami mendapatkan pendampingan, referensi dan rekomendasi. Sebetulnya kebijakan strategis yang bisa kita dorong lebih produktif lagi itu menjadi sangat penting,” tuturnya.
Khofifah juga berharap komunikasi dan interaksi antara Pemprov Jatim dan BPKP semakin erat sehingga dapat menyusun detail plan sebagai landasan perumusan kebijakan makro, tidak hanya untuk Jawa Timur tetapi juga dalam mendukung kebijakan di tingkat nasional.
Sementara kepada Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur Hasoloan Manalu, Khofifah menyampaikan ucapan selamat datang sekaligus menegaskan optimisme bahwa pengalaman dan kapasitas yang dimiliki akan semakin memperkuat sinergi antara BPKP dan pemerintah daerah.
Di akhir, Khofifah berharap sinergi yang semakin kuat antara BPKP dan pemerintah daerah akan menjadi modal penting dalam mewujudkan Jawa Timur sebagai Gerbang Baru Nusantara menuju Indonesia Emas 2045 yang maju, adil, makmur, unggul, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan Sally Salamah menyampaikan harapannya agar sinergi antara BPKP dan seluruh pemangku kepentingan di Jawa Timur semakin kuat. “Tentunya suasana yang tadi kita lihat sangat khidmat dan penuh semangat pengabdian. Ini amanah yang besar. Semoga kerjasama bisa terus ditingkatkan guna mendorong kemajuan di Jawa Timur dan Indonesia,” kata Sally. pri
