JAKARTA (wartadigital.id) – Pemerintah melakukan rapat koordinasi pengembangan wilayah dan percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Timur. Rapat ini dibahas tentang pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru serta kawasan selingkar Wilis dan lintas selatan.
Rakor itu dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono. “Kami akan membahas tentang progress, hambatan, dan alternatif penyelesaian dalam pembangunan infrastruktur di Jawa Timur,” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/2/2021).
Dalam rangka percepatan pembangunan Infrastruktur di Jawa Timur ini, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi berperan dalam mengawal perkembangan dan menyinergikannya.
“Di tahun 2021 ini, kami menyediakan anggaran sebesar Rp 8,9 triliun untuk pembangunan infrastruktur Provinsi Jawa Timur,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
Dana yang dimaksud mencakup Rp 4,27 triliun untuk sumber daya air, Rp 1,41 triliun untuk permukiman, Rp 2,65 triliun untuk jalan dan jembatan serta Rp 0,57 triliun untuk perumahan.
Terdapat lima agenda penting yang dibahas dalam kesempatan ini. Agenda tersebut mencakup, pertama, penanganan banjir Bengawan Solo dan Kali Lamong.
“Beberapa usulan quick wins yang akan direalisasikan pada tahun 2022, yakni percepatan penyelesaian Pembangunan Jabung Ring Dike, peningkatan kapasitas tampungan floodway di Lamongan, pengendalian banjir Sungai Bengawan Solo Hilir di Kabupaten Tuban, pembangunan Bendung Gerak Karangnongko, dan pembangunan tanggul dan normalisasi Sungai Jeroan,” tambah Menko Luhut. ren
