SAMPANG (wartadigital.id) – Warga miskin yang tak terkaver BPJS untuk berobat di rumah sakit di Kabupaten Sampang resah. Munculnya Surat Edaran (SE) terkait habisnya anggaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Sampang per 5 Juli 2022 membuat mereka kebingungan.
Untuk diketahui ada surat edaran yang dikeluarkan per 5 Juli 2022 kemarin dan ditujukan kepada Direktur RSUD Sampang dr Muhammad Zyn, RSU Ketapang dan Kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Sampang. Surat yang ditandatangi oleh Kepala Dinas Kesehatan dan KB Sampang itu menginformasikan karena dana Jamkesda sudah habis, maka mulai 5 Juli 2022 pembiayaan dari Jamkesda dihentikan untuk sementara waktu hingga pemberitahuan lebih lanjut.
Kondisi ini membingungkan bagian relawan kesehatan yang sering membuat Jamkesda tapi tidak bisa digunakan di puskesmas. Salah satunya dialami Fajar, pemuda asal Desa Daleman yang sering mengawal orang berobat melalui Jamkesda. Dia menjelaskan saat ini Jamkesda tidak bisa digunakan di puskesmas setempat.
“Saya pernah bawa pasien yang punya BPJS cuma terblokir, lalu saya langsung buatkan Jamkesda tapi tidak berlaku di puskesmas. Kenapa di surat edarannya itu ditujukan kepada Puskesmas se-Kabupaten Sampang , apa ini berarti di semua Puskesmas tidak lagi bisa menerima Jamkesda. Berarti pasien tak mampu haruskah bayar. Ini jadi tanda tanya untuk saya, jujur saya masih belum paham,” ujarnya, Rabu (20/7/2022).
Fajar mengaku masih belum tahu kenapa Jamkesda tidak bisa masuk ke Puskesmas. “Puskesmas itu kan ada di daerah, tapi kenapa kita tidak bisa kaver pasien lewat Jamkesda,” tambahnya.
Di tempat terpisah Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Sampang dr Abdullah Najih membenarkan kalau Jamkesda saat ini tidak bisa digunakan ke Puskesmas. “Surat edaran itu guna menginformasikan ke masyarakat yang ada di lingkup Puskemas, biar sama-sama tahu kalau dana Jamkesda sementara ini sudah habis,” pungkasnya. jok