SIDOARJO (wartadigital.id) – Keaktifan dan kesungguhan kader Posyandu menjadi salah satu ujung tombak penurunan angka stunting di Indonesia. Salah satu contohnya di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Sidoarjo yang berhasil menurunkan angka stunting dari 29 persen pada 2020 menjadi 8 persen pada tahun ini.
“Kami aktif mendatangi rumah-rumah warga yang tidak aktif ke Posyandu,” kata Yayuk Rahmawati sebagai Kader Posyandu di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Sidoarjo ditemui pada acara Peningkatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK dalam Upaya Percepatan Penurunan Angka Stunting di Balai Desa Sruni, Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, Senin (31/10/2022).
Yayuk menjelaskan saat dirinya mendapat data kunjungan dan kehadiran balita, maka dia mendatangi keluarga yang kehadiran ke Posyandu rendah. Dari kunjungan tersebut dapat ketahui apa penyebab dari rendahnya keaktifan keluarga untuk membawa baduta dan balita ke Posyandu.
“Kunjungan yang saya lakukan khususnya ke keluarga yang tidak aktif kehadirannya di Posyandu dengan kondisi balita atau baduta yang kondisi kesehatan yang memang membutuhkan perhatian dan pendampingan khusus karena masuk kedalam kategori risiko stunting,” jelas Yayuk yang juga merupakan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) keterwakilan Perempuan di Desa Sruni ini.
Setelah mendatangi rumah ke rumah dan memberikan penjelasan akan pentingnya kehadiran ke Posyandu, maka angka kunjungan meningkat. Sehingga keluarga yang berisiko stunting langsung dilakukan pendampingan sehingga balita atau baduta tersebut bisa terlepas dari risiko stunting.
Yayuk menambahkan salah satu penyebab keluarga berisiko stunting bukan karena faktor ekonomi tetapi lebih kepada rendah pengetahuan orangtua akan asupan gizi bagi baduta dan balita mereka. Selain itu, keengganan keluarga untuk hadir ke Posyandu sehingga informasi akan pola asuh dan asupan gizi kurang.
“Setelah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hadir ke Posyandu, kami melatih kader untuk membuat kegiatan di Posyandu menyenangkan dan tidak membosankan. Sehingga angka kehadiran baduta dan balita di Posyandu bisa terpenuhi semaksimal mungkin,” imbuhnya.
Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Dr Fenny Afridawati mengatakan berdasarkan hasil bulan timbang pada 2020 persentase stunting di Desa Sruni sebesar 29%, sedangkan hasil bulan timbang pada 2022 persentase stunting sebesar 8%.
Adapun upaya yang dilakukan untuk penurunan stunting di Wilayah Gedangan khususnya Desa Sruni ada beberapa poin. Yang pertama adalah hasil pengukuran tinggi badan dan penimbangan oleh kader, divalidasi oleh Petugas Puskesmas dan bidan desa. Didapatkan hasil validasi tidak sesuai, hal ini disebabkan cara perhitungan umur, cara pengukuran dan penimbangan oleh kader serta alat antropometri yang dipergunakan tidak sesuai standar. Yang kedua menggunakan alat antropometri sesuai dengan standar bekerjasama dengan petugas puskesmas
“Ketiga, penggunaan dana APBDes untuk penanganan stunting, yaitu pengadaan alat antropometri, pelaksanaan aktif pos gizi, KP ASI, pembinaan desa siaga aktif, dan pengadaan vitamin bagi balita stunting,” tambah Dr Fenny.
Yang keempat, jelas Dr Fenny, mendapatkan alokasi alat pengukuran tinggi badan, pemberian PMT (lokal dan pabrikan), dan obat gizi (vitamin) dari Dinas Kesehatan. Poin kelima pendampingan kader untuk ibu hamil risiko tinggi dan pendampingan kader untuk balita stunting dari Puskesmas (Dana APBN ). Dan yang terakhir adalah menyelenggarakan pelatihan penyegaran kemampuan kader dalam pemantauan tumbuh kembang oleh Puskesmas (Dana APBD).
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Maria Ernawati menambahkan formulasi program percepatan dalam penurunan stunting mengarah pada intervensi berbasis keluarga berisiko stunting dengan menekankan pada penyiapan kehidupan berkeluarga, pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan akses air minum dan sanitasi.
Adapun data stunting, tambahnya, dapat diperoleh dari penimbangan bulanan dan juga survei, sehingga akan memunculkan angka yang berbeda dari sistem pengambilan data yang berbeda. Tidak masalah tergantung dari kita mau menggunakan yang mana tetapi dasar atau prinsip pengumpulan data itu yang harus dipahami.
Erna menambahkan EPPGBM adalah Elektonik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat dan SSGI adalah Survei Satus Gizi Indonesia EPPGM menggambarkan data hasil seluruh balita yang timbang di Posyandu.
“Jadi bisa menggambarkan data per desa bahkan per Posyandu per nama, sedangkan SSGI berdasarkan survei diambil sasaran secara rundown sumpling jadi digunakan untuk menggambarkan data kabupaten tidak bisa menjadi data desa atau Posyandu. Saat ini masih digunakan data SSGI karena tidak semua kabupaten Kota bisa mangupload minimal 80 persen balitanya, ” pungkasnya. sis