JAKARTA (wartadigital.id) – Anggota Komisi XII DPR RI Zulfikar Hamonangan mengingatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, berhati-hati dalam membuat kebijakan.
“Hati-hati buat kebijakan yang bisa berdampak pada kehidupan masyarakat,” ujar Zulfikar di Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Menurutnya, kebijakan hapus pengecer LPG 3 kg yang dibuat oleh Bahlil ini bisa merusak citra baik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Apalagi, kebijakan yang dibuat oleh Bahlil bukanlah perintah dari kepala negara. “Karena bisa berdampak pada pemerintahan Bapak Prabowo yang nantinya menjadi sorotan masyarakat apalagi gas melon ini sudah termasuk kebutuhan pokok masyarakat,” kata dia.
Sebelumnya, Bahlil memaksa pengecer menjadi pangkalan elpiji. Belakangan karena gaduh dan mustahilnya pengecer menjadi pangkalan, Ketum Partai Golkar mewacanakan skema sub pangkalan. Lucunya, Bahlil tak bisa menjelaskan bagaimana skema perubahan pengecer menjadi sub pangkalan. Dia mengaku baru akan berdiskusi dengan PT Pertamina untuk membahas kebijakan serta aturan sub pangkalan.
“Saya nanti rapat dengan Pertamina habis ini langsung kita maraton. Kalau memang pengecer-pengecer yang sekarang sudah bagus-bagus, sudah kita kasih dulu izin sementara untuk kita naikkan sebagai sub pangkalan tanpa biaya, nggak usah pakai biaya-biaya,” ujarnya, di Jakarta, Senin (3/2/2025).
Rupanya kebijakan penghapusan pengecer dalam mata rantai distribusi LPG 3 kg, bukan kebijakan Presiden Prabowo. Kebijakan Bahlil ini telah membuat gaduh dan memakan korban jiwa. Oleh karena itu, presiden menginstruksikan agar penjualan gas kembali berjalan seperti semula di agen atau pengecer.
“Sebenarnya ini bukan kebijakan dari Presiden untuk kemudian melarang kemarin itu, tapi melihat situasi dan kondisi, Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa berjalan kembali,” tutur Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Langkah grasa-grusu ini bukan saja membuat kelangkaan dan antrean, tapi juga memakan korban jiwa. Yonih (62), warga Pamulang, Tangerang Selatan, meninggal dunia setelah mengantre membeli gas LPG 3 kilogram pada Senin (3/2/2025) sekitar pukul 12.30 WIB.
Usai kegaduhan, Ketum Partai Golkar itu mengakui dirinya bersalah karena memutuskan menghapus pengecer LPG 3 kg. Dia juga akui kurang berkoordinasi dalam menerapkan kebijakan tersebut, serta siap bertanggung jawab. “Sudahlah kesalahan itu tidak usah disampaikan ke siapa-siapa. Kami Kementerian ESDM yang harus mengambil alih tanggung jawab,” ucapnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Meski mengakui bersalah, Bahlil masih juga membela diri. Dia mengklaim, kebijakan untuk menghapus pengecer sudah diwacanakan sejak dua tahun lalu. Menurutnya, langkah ini bentuk tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal dugaan penyalahgunaan pengecer.
“Kan semua kebijakan sudah kita kaji secara mendalam, jadi ini sebenarnya barang sudah dari 2023 dengan hasil ada audit dari BPK bahwa ada penyalahgunaannya adalah dari oknum-oknum pengecer,” kata Bahlil.
Desakan Pecat Bahlil
Ekonom Gede Sandra mendesak agar Presiden RI Prabowo Subianto dapat memecat dan mendepak Bahlil Lahadalia dari posisi Menteri ESDM. Gede menilai, Bahlil telah menunjukkan inkompetensi dengan mengeluarkan kebijakan transisi distribusi LPG 3 kg dari pengecer ke pangkalan.
Demikian disampaikan Gede Sandra menanggapi tewasnya seorang ibu di Pamulang, Tangsel setelah terjatuh saat membawa dua tabung gas melon pada Senin (3/2/2025). Diduga, ibu itu kelelahan akibat harus mencari gas untuk keperluan berjualan.
“Justru bila tidak di-reshuffle, saya yang bingung. Standar moral semacam apa yang mempertahankam menteri yang akibat inkompetensi kebijakannya ini telah mengakibatkan nyawa seorang rakyat Indonesia melayang,” kata Gede Sandra kepada awak media di Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Gede Sandra menyayangkan, keputusan Presiden Prabowo yang memilih Bahlil sebagai Menteri ESDM. Menurutnya, seharusnya posisi strategis menteri ESDM sedianya dapat diberikan kepada orang berlatar belakang ekonomi atau teknik yang kuat. “Agar dapat berhitung dengan baik. Agar tidak selalu rakyat yang menjadi korban dari inkompetensi pejabat,” jelas dia. ini