Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar
JAKARTA (wartadigital.id) – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Iskandar menegaskan sikap keras terhadap pelaku korupsi alias koruptor. Menurutnya, koruptor yang merugikan negara dalam jumlah besar layak dijatuhi hukuman mati karena dampak kejahatannya dinilai menghilangkan hak hidup banyak orang.
MUI kata dia, telah lama menyuarakan penerapan hukuman mati bagi koruptor sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat luas. “MUI sejak 2005, kalau tidak salah, sudah mengeluarkan hukum bahwa koruptor itu hukumnya mati. Karena koruptor itu melanggar hak hidup daripada banyak orang,” ujar Kiai Anwar melansir laman resmi MUI, Jumat (3/7/2026).
Menurut Anwar, korupsi bukan sekadar tindak pidana yang merugikan keuangan negara. Ia menilai penyalahgunaan anggaran dalam jumlah besar memicu kemiskinan, memperlebar kesenjangan sosial, dan membuat masyarakat kehilangan akses terhadap berbagai kebutuhan dasar. “Berapa orang yang mati karena koruptor? Berapa orang yang menjadi termiskin karena koruptor itu? Ada pejabat yang korupsi sampai triliunan, itu merugikan berapa orang? Membunuh banyak orang secara tidak langsung. Itu melanggar HAM juga,” tegasnya.
Ia menambahkan, sikap MUI mengenai hukuman mati bagi koruptor merupakan hasil kajian yang telah berlangsung sejak bertahun-tahun lalu dan hingga kini tetap menjadi bagian dari pandangan organisasi tersebut.
Hanya untuk Bela Koruptor
Anwar juga mengkritik pihak-pihak yang menggunakan isu Hak Asasi Manusia (HAM) untuk menolak hukuman berat bagi koruptor.
Menurutnya, alasan tersebut tidak tepat jika justru mengabaikan hak hidup masyarakat yang menjadi korban akibat praktik korupsi. Dia menyebut, bagi mereka para pembela koruptor (agar) tidak dihukum, mereka suka berlindung di balik aturan HAM.
Sementara dalam perspektif Islam, kata dia, HAM itu bukan sesuatu yang absolut. Ketika atas nama HAM tapi kemudian bertentangan dengan HAM itu sendiri. “Ya tidak bisa dong,” tegas dia.
Tekankan Prinsip Maqashid Syariah
Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amien, Jawa Timur itu juga menjelaskan, dalam ajaran Islam terdapat konsep maqashid asy-syariah, yakni tujuan utama ditetapkannya syariat. Salah satu prinsip pokoknya adalah hifzhun nafs atau menjaga keselamatan jiwa manusia.
Menurutnya, praktik korupsi bertentangan dengan prinsip tersebut karena menghilangkan hak masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan, untuk memperoleh kehidupan yang layak.
Selain itu, MUI juga mengajak ulama dan aparat penegak hukum memperkuat kerja sama dalam memberantas korupsi secara tegas, sekaligus mencari solusi atas persoalan sosial lain yang membebani masyarakat, termasuk maraknya pinjaman online ilegal. gel, ins
