Oleh: HERY PURNOBASUKI
Guru Besar FST Universitas Airlangga
Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan Universitas Airlangga
Ketahanan energi sering terdengar seperti istilah teknokratis yang nyaman untuk dibahas di meja konferensi atau forum kebijakan. Namun bagi mayoritas warga, ketahanan energi adalah cerita sehari-hari: apakah ada listrik saat sore hari ketika listrik padam, apakah harga bensin membuat kantong keluarga semakin tipis, apakah pompa sumur di desa masih berfungsi untuk menyirami sawah saat musim kemarau berkepanjangan. Di negeri yang rapuh—rapuh secara ekonomi, institusional, atau ekologis—ketahanan energi bukan sekadar angka pada laporan, melainkan jantung yang menentukan kualitas hidup, produktivitas, dan kemampuan kita bertahan terhadap guncangan.
Kerapuhan yang saya maksud muncul dari beberapa sisi. Pertama, rapuh secara infrastruktur: jaringan listrik yang rapuh, pembangkit yang menua, distribusi bahan bakar yang bergantung pada logistik panjang dan harga internasional. Kedua, rapuh secara kebijakan: regulasi yang berubah-ubah, kepentingan politik yang mendahului perencanaan jangka panjang, serta kelemahan kapasitas institusi untuk merespons krisis. Ketiga, rapuh secara lingkungan: perubahan iklim membawa banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem yang memukul produksi energi dan infrastruktur. Ketika ketiga aspek ini bertemu, satu pemadaman listrik bisa berubah menjadi krisis yang memengaruhi rumah sakit, sekolah, pasar, hingga keamanan pangan.
Bicara ketahanan energi sering kali memicu debat antara dua wacana besar: keandalan pasokan energi yang cepat dan murah versus transisi menuju energi bersih yang berkelanjutan. Di atas kertas, pilihan yang paling bijak adalah menggabungkan keduanya—mewujudkan ketersediaan energi yang andal sambil perlahan menurunkan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Namun realitasnya rumit. Pendanaan untuk proyek infrastruktur besar terbatas, investor mencari kepastian regulasi, dan agenda jangka panjang seringkali kalah oleh kepentingan jangka pendek. Hasilnya, kita melihat proyek-proyek energi terhambat, pembangkit tua terus beroperasi, dan peluang untuk mempercepat energi terbarukan terlewatkan.
Lalu ada dimensi sosial yang kurang mendapat sorotan: siapa yang paling rentan ketika krisis energi melanda? Di kota besar, bisnis ritel atau layanan internet mungkin bisa menyewa genset mahal untuk bertahan. Di desa, ibu-ibu yang mengolah makanan untuk dijual pagi-pagi bisa kehilangan pendapatan karena hanya satu hari tanpa listrik. Sekolah di daerah terpencil berhenti belajar karena tidak ada penerangan, sementara klinik yang bergantung pada listrik untuk pendingin vaksin menjadi ancaman bagi imunisasi anak. Ketahanan energi bukan konsep abstrak, ia merambat ke ketahanan pangan, kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan sosial.
Solusi-solusi teknis tentu penting. Menguatkan jaringan transmisi, memperbarui pembangkit yang tua, dan mengembangkan penyimpanan energi skala besar adalah langkah-langkah yang harus ditempuh. Di samping itu, memperbaiki manajemen permintaan lewat efisiensi energi—dari lampu LED hingga peralatan hemat energi di industri—dapat mengurangi beban sistem tanpa menambah kapasitas besar. Tetapi ada hal yang sering diabaikan, ketahanan energi juga butuh arsitektur kebijakan yang stabil dan partisipasi masyarakat. Tanpa landasan kebijakan yang jelas dan jangka panjang, investor asing dan domestik ragu menanamkan modal. Tanpa partisipasi masyarakat, program-program energi bersih sering gagal karena tidak sesuai kebutuhan lokal.
Satu hal yang saya percaya: energi terbarukan bukan hanya soal teknologi, melainkan soal desentralisasi dan pemberdayaan. Panel surya atap di rumah-rumah, mikrohidro di sungai kecil desa, dan biogas dari limbah pertanian dapat menghadirkan kemandirian lokal. Ketika produksi energi tersebar, jaringan pusat menjadi lebih ringan, dan masyarakat mendapatkan kontrol lebih besar atas pasokan mereka. Ini juga membuka ruang bagi inovasi sosial, koperasi energi desa, skema pembiayaan mikro untuk panel surya, atau program pelatihan teknis bagi pemuda lokal untuk merawat sistem tersebut. Desentralisasi mengurangi kerentanan karena tidak semua beban bergantung pada satu titik yang rentan terhadap gangguan.
Namun desentralisasi juga menghadirkan tantangan: koordinasi, standar teknis, dan pemeliharaan. Banyak proyek kecil terhenti setelah fase instalasi karena tidak ada mekanisme pemeliharaan berkelanjutan. Di sinilah peran pemerintah lokal dan lembaga pendidikan menjadi krusial. Pemerintah harus menyusun kebijakan yang memudahkan inisiatif lokal—misalnya melalui insentif fiskal atau subsidi bertarget—serta memastikan ketersediaan pelatihan teknis. Perguruan tinggi dan politeknik dapat mengembangkan kurikulum untuk mempersiapkan teknisi lapangan. Ketika masyarakat, pemerintah, dan dunia pendidikan bekerja bersama, desentralisasi berubah dari jargon menjadi praktik yang tahan lama.
Perhatian kita juga harus ke sistem ekonomi yang mendukung transisi energi. Subsidi energi yang tidak tepat sasaran seringkali menghambat adopsi teknologi bersih. Ketika bahan bakar fosil disubsidi, insentif untuk beralih ke energi terbarukan melemah. Reformasi subsidi memang politis sulit, tetapi bisa dilakukan secara bertahap dan disertai kompensasi sosial untuk kelompok rentan. Skema subsidi yang digeser ke dukungan langsung untuk rumah tangga miskin atau insentif untuk energi terbarukan bisa membuka ruang fiskal dan menciptakan lingkungan pasar yang adil bagi teknologi bersih.
Di sisi lain, jangan lupakan pentingnya integrasi regional. Negara-negara yang rapuh secara energi bisa saling membantu melalui perdagangan listrik lintas batas, pertukaran teknologi, atau pembiayaan bersama untuk proyek-proyek infrastruktur. Kerjasama semacam itu tidak hanya soal memastikan pasokan, tetapi juga meningkatkan daya tawar dan stabilitas harga. Tetapi integrasi hanya efektif jika didukung oleh kepastian hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, sehingga negara mitra tidak takut berinvestasi.
Krisis energi sering muncul sebagai momen pengingat bahwa masa depan tidak bisa ditunda. Pandemi Covid-19 memperlihatkan betapa cepatnya guncangan bisa merobek jaringan ketahanan. Kita melihat bagaimana gangguan pasokan berdampak pada produksi, pada rantai pasok makanan, dan pada kehidupan sehari-hari. Untuk menyiapkan diri menghadapi guncangan berikutnya—entah itu bencana alam, lonjakan harga global, atau konflik regional—kita perlu strategi yang holistik, kombinasi penguatan infrastruktur, reformasi kebijakan, desentralisasi produksi energi, dan investasi pada sumber daya manusia.
Berbicara tentang investasi, jangan terjebak pada angka-angka besar tanpa memikirkan aspek distribusi manfaat. Proyek-proyek besar yang dibangun di pinggiran kota atau di pulau tertentu sering kali meninggalkan jejak pembangunan yang tak merata. Ketahanan energi sejati harus dirasakan hingga ke pelosok—di kampung, di sekolah, di klinik desa. Ini membutuhkan pendekatan yang adil, di mana proyek dan investasi diarahkan bukan hanya untuk meningkatkan kapasitas terpasang, tetapi juga untuk memperkecil kesenjangan akses.
Akhirnya, ketahanan energi bukan tujuan yang bisa dicapai sekali lalu. Ini proses panjang yang menuntut adaptasi terus-menerus. Kebijakan yang efektif esok hari mungkin tidak lagi tepat lima tahun kemudian. Oleh karena itu, sistem pengambilan keputusan harus dilengkapi mekanisme pembelajaran: monitoring, evaluasi, dan fleksibilitas untuk berubah ketika bukti menunjukkan perlunya penyesuaian. Partisipasi publik dalam proses ini akan memperkaya kebijakan dengan perspektif nyata dari mereka yang paling terdampak.
Negeri yang rapuh membutuhkan energi yang andal, terjangkau, dan berkelanjutan. Mewujudkannya memerlukan lebih dari teknologi—ia menuntut keberanian politik untuk melakukan reformasi, kecerdasan dalam merancang insentif ekonomi, kebijakan yang berpihak pada pemerataan, dan semangat kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Ketika semua elemen itu bergerak bersama, ketahanan energi bukan lagi sekadar kata di dokumen perencanaan, melainkan fondasi yang kuat bagi kesejahteraan dan ketahanan bangsa di masa depan. *
