wartadigital.id
Headline Nasional

Aturan Makan 20 Menit Jadi Sorotan, Epidemiolog Sebut  5 Menit Saja Varian Delta Sudah Menular

Ilustrasi warga makan di warung makan.

JAKARTA (wartadigital.id)  – Aturan terkait dengan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  (PPKM) level 4 terbaru menjadi sorotan. Salah satunya aturan mengenai diperbolehkannya makan di tempat dengan sejumlah syarat, salah satunya hanya 20 menit. Aturan ini menjadi bahan guyonan di media sosial. Meme pun kembali menjadi pilihan warganet dalam menyalurkan kritikan dan banyolan mereka terhadap kebijakan pemerintah.

Aturan waktu dine in itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri no 24 Tahun 2021. Dalam aturan itu disebutkan bahwa warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat.

Untuk jam buka sendiri maksimal hingga pukul 20.00 waktu setempat dengan maksimal pengunjung makan di tempat tiga orang dan waktu makan maksimal 20 menit. Semua itu, dibuat dengan tujuan untuk mengurangi penularan virus corona di tempat umum, khususnya di warung makan.

Tapi, benarkah aturan itu bisa efektif dalam hal mengurangi penularan? Ahli Epidemiologi dari Grifith University Dicky Budiman mengatakan bahwa aturan itu harus dilihat dengan kontekstual. Artinya jika tempat makan itu megah, punya ruangan terbuka, sirkulasi udaranya baik dan bisa menerapkan jaga jarak, bisa saja efektif.

“Tapi kalau indoor, dan tempatnya kecil ya, ruangan sempit itu mau jangankan makan 20 menit, 10 menit atau 5 menit juga berisiko banget dengan varian Delta atau varian Delta Plus,” kata Dicky, Rabu (28/7/2021).

Dicky juga mengatakan  bahwa penting bagi pemerintah untuk bisa memastikan pembawa virus bisa ditemukan lebih cepat. Sehingga bisa dikarantina. Caranya ialah dengan memperluas tracing dan testing secara masif, agresif, dan juga gratis.

“Tak usah PCR tapi tes antigen sudah banyak yang murah dan akurasinya tinggi, apalagi yang beli pemerintah dengan 3T. Selain masyarakat juga mendukung kalau ditesting ya ditesting,” kata DIcky.

Kemudian, yang juga tidak kalah penting bahwa protokol 5M juga harus dijalankan, baik itu oleh pembeli dan pedagang. Lebih lanjut, Dicky juga menyebut bahwa pedagang juga perlu untuk divaksinasi Covid-19.  “Jadi masing-masing rumah makan itu jadi penanggung jawab dari protokol kesehatan di tempatnya. Ini nggak bisa dengan polisi pamong praja dan aparat, harus didasari peran masing-masing,” kata Dicky.

Pemerintah Indonesia menetapkan aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 di Jawa dan Bali diperpanjang mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021. Kini Satgas Penanganan Covid-19 mengeluarkan Surat Edaran No 16 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dengan diberlakukannya SE No 16 Tahun 2021 ini maka SE No 14 Tahun 2021 yang sebelumnya mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku. set, sua

Related posts

Diserang Warganet karena Batasi Konten Pro Palestina, Rating Facebook di Play Store Anjlok

redaksiWD

KPK Pastikan Dalami Laporan Penyimpangan Penagihan Pajak Rp 1,7 Triliun

redaksiWD

Wagub Emil Ajak Perajin Batik Jatim Wujudkan Industri Hijau

redaksiWD