Menteri Keuangan Sri Mulyani
JAKARTA (wartadigital.id) -Pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang menyebut manfaat membayar pajak sama mulianya dengan menunaikan zakat dan wakaf mengundang banjir kritik publik.
Peneliti media dan politik Buni Yani ikut bersuara atas pernyataan Sri Mulyani yang disampaikannya dalam Sarasehan Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah pada Rabu 13 Agustus 2025 tersebut.
Buni Yani mengingatkan Sri Mulyani untuk menahan diri agar tidak mengeluarkan pernyataan yang tidak dipahaminya menyangkut perbedaan antara zakat dan pajak. “Zakat dan pajak adalah dua hal berbeda,” kata Buni Yani melalui akun Facebook pribadinya dikutip, Jumat (15/8/2025).
Agar tidak gagal paham, Buni Yani menyarankan Sri Mulyani mengaji yang baik dan bertanya ke para ustaz apa itu zakat. “Zakat dan pajak tidak bisa disamaratakan karena berasal dari dua konsep yang sangat berbeda,” demikian Buni Yani.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa membayar pajak memiliki esensi yang sama dengan menunaikan zakat dan wakaf bagi umat Muslim yang mampu. Menurutnya, ketiganya berfungsi sebagai instrumen untuk menyalurkan sebagian harta kepada mereka yang membutuhkan. “Dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan ada yang melalui zakat, wakaf, ada yang melalui pajak. Dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menjelaskan, pajak yang dibayarkan masyarakat digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, khususnya untuk membantu kelompok menengah ke bawah. Mulai dari bantuan sosial, layanan kesehatan gratis, hingga subsidi di sektor pendidikan dan pertanian. “Kami sampaikan, 10 juta keluarga tidak mampu diberikan Program Keluarga Harapan bahkan diberikan tambahan sembako untuk 18 juta keluarga. UMKM yang belum mampu kita berikan akses permodalan dengan kita tahu kemampuan membayarnya terbatas, maka diberikan subsidi terhadap beban biaya dananya, itu bisa distrukturkan secara syariah,” kata Sri Mulyani.
Didesak Meralat
Sementara itu Direktur Jakarta Institut Agung Nugroho mendorong Sri Mulyani Indrawati segera meralat pernyataannya yang menyebut manfaat membayar pajak sama mulianya dengan menunaikan zakat dan wakaf. “Jika pernyataan ini dibiarkan tanpa koreksi, publik bisa salah paham. Orang bisa mengira membayar pajak otomatis menunaikan zakat, padahal menurut hukum Indonesia, zakat tidak menggantikan pajak,” kata Agung Nugroho melalui keterangan elektroniknya yang diterima di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Agung menegaskan bahwa zakat hanya dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak bila disalurkan melalui Baznas atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi.
Lebih dari itu, menurut Agung, penyamaan ini berpotensi mereduksi nilai ibadah zakat dan wakaf menjadi sekadar kewajiban fiskal. “Ibadah yang sakral berubah menjadi pungutan negara,” kata Agung.
Dalam sejarah Islam, sambung Agung, zakat adalah instrumen sosial-ekonomi yang langsung menyentuh masyarakat. Sedangkan pajak modern adalah instrumen negara yang penggunaannya sangat luas, termasuk untuk hal-hal yang secara agama bisa diperdebatkan.
Selain itu, kata Agung, hukum Indonesia jelas membedakan ketiganya dimana terkait Pajak dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP; lalu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib, bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, digunakan untuk membiayai negara.
Sementara itu, terkait zakat dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat lalu pada PP Nomor 14 Tahun 2014. Dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 misalnya menyebut zakat yang disalurkan melalui Baznas/LAZ resmi dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak, bukan pengganti pajak.
Untuk konteks wakaf maka dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP Nomor 42 Tahun 2006. Dimana wakaf adalah pemisahan harta untuk dimanfaatkan demi ibadah atau kesejahteraan umum sesuai syariah, sifatnya sukarela.
Setelah melihat aturan tersebut, lanut Agung, jelas tidak ada satupun pasal yang menyatakan pajak sama dengan zakat ataupun sama dengan wakaf. “Mari berhenti menyederhanakan sesuatu yang kompleks demi kalimat manis di podium. Pajak ya pajak, zakat ya zakat, wakaf ya wakaf. Masing-masing punya akar sejarah, tujuan, dan aturan yang tidak bisa dipertukarkan,” demikian Agung. rmo
