wartadigital.id
Headline Nasional

Demokrat Diacak-acak karena Kerap Berseberangan dengan Kebijakan Pemerintah

Pengurus DPP Partai Demokrat Taufiqurrahman saat menyampaikan orasi. 

JAKARTA (wartadigital.id)  – Pengurus DPP Partai Demokrat Taufiqurrahman buka suara terkait pembegalan parpol oleh Moeldoko yang masih menjabat sebagai Kepala Staf Kantor Kepresidenan (KSP) dalam mengambil alih kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) lewat KLB Deli Serdang Sumatera Utara.

Menurutnya salah satu faktor mengapa Partai Demokrat (PD) diacak-acak karena selama ini selalu berseberangan dengan kebijakan pemerintah.

“Lonceng kematian demokrasi di Indonesia telah dimulai dari adanya Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang dianggap ilegal yang terjadi di Deli Serdang. Ini kejadian yang sangat luar biasa. Dan sebenarnya, ini sudah kita duga sebenarnya,” kata Taufiq saat menyampaikan orasi di mimbar bebas di Kantor DPP PD Jakarta Pusat, Minggu (7/3/2021) sore.

Kenapa bisa diduga dari awal, menurut Taufiq,  karena Partai Demokrat adalah partai yang berada di luar pemerintahan. “Kami tidak mempunyai wakil yang duduk di pemerintahan, tapi kami punya kursi di parlemen,” terangnya.

Taufiq pun membeberkan sejumlah sikap Demokrat yang selalu berseberangan dengan kebijakan pemerintahan Jokowi. “Saya tidak perlu sebutkan satu persatu, ketika misalnya Partai Demokrat menolak RUU HIP. Kemudian, ketika Partai Demokrat menolak UU Omnibus Law. Itu jelas sikap yang sangat bertentangan dengan pemerintahan,” jelasnya.

Dengan demikian menurut Taufiq, rezim Jokowi saat ini sangat berkepentingan untuk merusak Demokrat. Hal itu dianggap karena rezim merasa sangat terganggu dengan sikap politik Demokrat.

“Dan hari ini, jelas-jelas kekuasaan telah campur tangan di dalam urusan internal Demokrat. Kita sama-sama sadar dan paham di dalam partai politik, ada selalu masalah internal. Tapi kali ini bukan cuma sekadar masalah internal, tapi ada faktor eksternal, ada faktor kekuasaan yang jelas-jelas ikut campur,” bebernya.

Dia bahkan menduga adanya kekuatan lain yang besar di belakang Moeldoko yang dipilih KLB ilegal sebagai ketua umum.

“Saya belum bisa menjelaskan secara pasti siapa kekuatan besar itu, tapi saya yakin hari ini nalar masyarakat sudah bisa menebak dan mengira siapa sesungguhnya yang berada di balik Moeldoko,” pungkasnya.

Aliansi Rakyat Penyelamat Demokrasi

Belajar dari kasus ini, Partai Demokrat juga berinisiatif membentuk sebuah gerakan untuk mengembalikan roh demokrasi di Indonesia.

“Pada sore hari ini, saya ingin menyampaikan pada seluruh rakyat Indonesia, bahwa dari Kantor DPP Partai Demokrat, kita akan memulai sebuah gerakan dengan nama Aliansi Rakyat Penyelamat Demokrasi,” ujar Taufiq.

Aliansi ini kata Taufiq, mengajak bergabung kepada semua pihak yang pernah tersakiti oleh rezim Jokowi untuk kembali menegakkan kebenaran, keadilan dan mengembalikan demokrasi di negeri sendiri. “Kami ingin mengajak bergabung semua elemen-elemen dan kawan-kawan yang  pernah tersakiti oleh rezim ini, kami ingin untuk sama-sama kita mengembalikan roh demokrasi, menegakkan demokrasi dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran di negeri ini,” pungkasnya. ren, rmo, gel

Related posts

Gempuran Serangan Udara Israel, Lebih dari 52.000 Warga Gaza Mengungsi

redaksiWD

Hari Pertama UTBK, ITS Berhasil Layani 1.707 Peserta Tanpa Kendala

redaksiWD

1,5 Juta Jemaah Gagal Berangkat, Waiting List Haji Jatim hingga 31 Tahun

redaksiWD