BOGOR (wartadigital.id) – Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Republik Indonesia melalui Kepala Pusat Alat Peralatan Pertahanan (Alpalhan), Marsekal Pertama TNI Jon Keneddy Ginting, MMgtSStud., qtc, menegaskan arah kebijakan pengadaan Alpalhan dengan menitikberatkan pada penguasaan teknologi dan kemandirian industri pertahanan.
Hal itu diungkapkannya pada kuliah pakar Program Studi Teknologi Daya Gerak, Universitas Pertahanan RI yang mengusung tema “Kebijakan Pengadaan Alutsista dalam Perspektif Teknologi dan Geopolitik”.
Dalam paparan resmi, Marsekal Pertama TNI Jon Keneddy Ginting, MMgtSStud., qtc, menyampaikan, indikator keberhasilan ditetapkan melalui pencapaian IDKLO 85%, yang diharapkan mampu meningkatkan kontribusi industri lokal sekaligus memperkuat nilai tambah nasional.
Strategi implementasi kebijakan ini mencakup mekanisme offset, transfer teknologi, serta peningkatan TKDN 25%. Roadmap pembangunan industri pertahanan dibagi dalam tiga fase utama: akuisisi dan transfer teknologi, penguatan industri nasional, hingga kemandirian teknologi strategis.
Target akhir adalah menjadikan Indonesia sebagai produsen pertahanan regional dengan daya saing global.
Pelajaran dari konflik internasional, seperti perang Rusia-Ukraina dan ketegangan AS-Israel-Iran, menunjukkan bahwa ketergantungan impor dapat menghambat keberlanjutan operasi.
Sebaliknya, dominasi teknologi dalam negeri mempercepat respons dan meningkatkan ketahanan logistik. Oleh karena itu, penguasaan teknologi inti, distribusi industri di wilayah strategis, serta penguatan sumber daya manusia kompeten menjadi prioritas utama.
Program utama yang dicanangkan meliputi pengembangan desain, substitusi impor komponen strategis, integrasi sistem Precision Strike, ISR Dominance, dan Network Centric Warfare, hingga ekspor produk pertahanan. Dengan dukungan infrastruktur modern dan teknologi berkelanjutan, Indonesia diarahkan menuju industri pertahanan yang tangguh dan mandiri.
Sejalan dengan pesan Ir Soekarno, “Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu berdiri di atas kaki sendiri,” kebijakan ini menegaskan komitmen Indonesia untuk berdikari dalam bidang pertahanan. unp, *
