LUMAJANG (wartadigital.id) – Ketika sumber air mulai menyusut dan persediaan air hujan di tandon warga berangsur habis, kebutuhan air bersih menjadi persoalan yang harus segera dijawab. Pemerintah Kabupaten Lumajang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus memperkuat layanan distribusi air bersih agar kebutuhan dasar warga di wilayah terdampak tetap terpenuhi.
Hingga 10 September 2026, sebanyak 14.809 warga di 12 desa pada empat kecamatan tercatat terdampak krisis air bersih. Bantuan air telah disalurkan secara bertahap melalui 191 titik distribusi sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan.
Kabid Kedaruratan BPBD Kabupaten Lumajang Yudhi Cahyono mengatakan, distribusi terus dilakukan untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh pasokan air selama musim kemarau.
“Kami terus melakukan droping air bersih ke wilayah yang terdampak. Distribusi dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kondisi di lapangan, sehingga kebutuhan air bersih tetap bisa terpenuhi,” ujar Yudhi, Kamis (10/9/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi menurunnya debit sejumlah sumber air yang biasa digunakan masyarakat. Persediaan air hujan yang sebelumnya ditampung warga dalam tandon juga mulai habis.
Kondisi ini membuat distribusi air bersih menjadi salah satu layanan penting selama kemarau. Bantuan diarahkan ke wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air sehingga masyarakat tetap memiliki akses untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Untuk memperkuat penanganan, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menetapkan masa tanggap darurat kekeringan, krisis air bersih, dan kebakaran hutan selama 90 hari, mulai 10 Juli hingga 7 Oktober 2026.
BPBD juga memetakan potensi kekeringan yang dapat terjadi di 19 desa pada enam kecamatan. Pemetaan tersebut menjadi dasar kesiapsiagaan sekaligus membantu menentukan wilayah yang perlu mendapatkan perhatian dan dukungan lebih cepat.
Sementara itu, berdasarkan prediksi BMKG, curah hujan pada September hingga November 2026 masih berada dalam kriteria rendah. Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah terus memperkuat mitigasi dan pelayanan dasar agar masyarakat di wilayah rawan kekeringan tetap mendapatkan dukungan selama periode kemarau.
Bagi warga yang sumber airnya mulai terbatas, distribusi tersebut menjadi bentuk kehadiran pemerintah untuk memastikan kebutuhan dasar tetap terlayani. Penanganan juga terus disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan agar bantuan dapat diberikan kepada wilayah yang benar-benar membutuhkan. uja, mcl
