JAKARTA (wartadigital.id) – Partai Buruh dan sejumlah organisasi Buruh menggeruduk Kantor Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).
Berdasarkan pantauan di lokasi, ratusan massa aksi telah menyambangi Kantor ESDM sejak pukul 11.00. Ketua Bidang Infokom dan Propaganda Partai Buruh, Kahar S Cahyono mengatakan, massa aksi hari ini berasal dari sejumlah kelompok buruh di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). “Sekitar 200 orang,” ujar Kahar di lokasi.
Sejumlah atribut nampak dibawa oleh kelompok buruh yang berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) hingga Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), seperti spanduk yang memprotes kelangkaan LPG 3 kg hingga bendera organisasi masing-masing.
Sebuah spanduk besar berukuran sekitar 5 meter dikali 1,5 meter menuliskan sebuah tuntutan tentang kelangkaan LPG 3 kg. Isi pesan di spanduk itu berbunyi, “Ketersediaan Gas LPG 3 Kg untuk Rakyat tidak boleh langka”.
Massa aksi melakukan aksi longmarch dari Kantor Exco Pusat Partai Buruh di bilangan Kramat Jati, Jakarta Timur. Turut hadir Presiden Partai Buruh Said Iqbal dan sejumlah pengurus pusat lainnya.
Pecat Bahlil
Kelangkaan gas LPG 3 kg akibat larangan penjualan oleh pengecer atau warung-warung, memunculkan tuntutan agar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dipecat Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut disampaikan Presiden Partai Buruh Said Iqbal, di sela-sela aksi demonstrasi. “Kalau Pak Bahlil tidak bisa bekerja, pecat Bahlil. Partai Buruh merekomendasikan pecat Bahlil untuk direshuffle,” ujar Said Iqbal.
Dia menjelaskan, Presiden Prabowo telah menyatakan memperbolehkan penjualan gas LPG 3 kg oleh pengecer atau di warung-warung sekitar masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa perintah Presiden Prabowo Subianto dijalankan oleh Menteri ESDM dan jajarannya untuk mengembalikan rantai pasok dari mulai Pertamina yang memproduksi LPG khususnya 3 kg sampai dengan dijual di tingkat pengecer,” ucapnya.
Menurutnya, menteri harus mengikuti kebijakan pemimpin tertinggi negara dan pemerintah, bukan mencari-cari alasan lain sehingga rakyat tersiksa karena pembatasan edaran LPG 3 kg. “Kebijakan Bahlil membunuh rakyat, karena ini adalah kebijakan yang ngawur. Kita tolak, Partai Buruh dan KSPI menolak,” tegasnya.
Oleh karena itu, Said Iqbal menyatakan aksi demonstrasi yang digelar Partai Buruh bersama sejumlah organisasi buruh seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) hingga Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), sebagai bentuk mengawal kebijakan Presiden Prabowo mengenai gas LPG 3 kg. “Kita tunggu hari ini apakah benar-benar dijalankan perintah Presiden Prabowo Subianto oleh Menteri ESDM dan jajarannya,” demikian Said Iqbal. rmo
