PDIP Sebut Desain Kecurangan Pemilu Bersifat dari Hulu ke Hilir

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2024) malam.

 

JAKARTA (wartadigital.id)  – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mencermati proses pelaksanaan Pemilu 2024 terjadi dari hulu ke hilir. Hal itu diungkapkan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2024) malam.

Bacaan Lainnya

“DPP PDI Perjuangan mencermati terhadap seluruh desain kecurangan pemilu yang bersifat hulu ke hilir,” tegas Hasto.

Atas dasar itulah, Hasto menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya bersama parpol pendukung dan pengusung Ganjar-Mahfud hingga relawan terus mengumpulkan bukti-bukti kecurangan Pemilu 2024. “PDI Perjuangan bersama dengan relawan saksi dan kerjasama dengan PPP, Perindo dan Hanura, terus mengumpulkan fakta-fakta di lapangan yang begitu banyak, juga disuarakan oleh kelompok-kelompok pro demokrasi,” ujarnya.

Pasalnya, kata Hasto, sejak era reformasi, hanya Pemilu 2024 ini yang diwarnai gerakan civil society diikuti oleh gerakan dari perguruan tinggi hingga para guru besar secara luar biasa. “Artinya, memang ada suatu persoalan yang sangat fundamental yang berkaitan dengan legitimasi pemilu, baik itu proses maupun dari hasil pemilu itu sendiri,” pungkasnya.

DPP PDIP juga mengusulkan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud untuk membentuk Tim Khusus untuk menindaklanjuti temuan berbagai kecurangan proses Pemilu 2024. “Untuk itu, kami akan mengusulkan kepada TPN Ganjar-Mahfud agar dibentuk suatu Tim Khusus,” kata Hasto.

Hasto mengurai bahwa Tim Khusus ini akan diisi tidak hanya oleh Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud dan seluruh perwakilan parpol hingga melibatkan para pakar dan ahli. “Tidak hanya terdiri dari tim hukum, kelompok-kelompok ahli hukum, para pakar berkaitan dengan demografi. Kemudian juga investigasi forensik untuk melihat dari seluruh proses-proses yang ada dan Tim Khusus ini. Tentu saja juga akan menampung dari pihak-pihak yang punya interest begitu besar dindalam menjaga demokrasi Indonesia,” ujar alumnus Univeritas Pertahanan (UNHAN) ini.

Sebab, lanjut Hasto, para pakar menyebut demokrasi Indonesia sudah masuk pada fase titik nadir. Pemilu 2024 ini merupakan yanh terburuk dalam pelaksanaan pemilu pasca reformasi 1998. “Karena begitu banyak kecurangan masif yang terjadi dari hulu ke hilir,” pungkasnya. rmo