Pers sebagai Penyeimbang Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat

Suasana bimbingan teknis yang digelar Diskominfo Kabupaten Sidoarjo selama dua hari, 17-18 November 2022 di Yogyakarta.

 

YOGYAKARTA (wartadigital.id) – Dinas Kominfo dan Informasi Komunikasi (Diskominfo) Kabupaten Sidoarjo meningkatkan sinergitas dengan insan pres melalui bimbingan teknis yang dilakukan selama dua hari, 17-18 November 2022 di Yogyakarta.

Bacaan Lainnya

Dengan menghadirkan tiga narasumber antara lain Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers Indonesia Asmono Wikan, Ketua DPRD Sidoarjo H Usman M Kes dan Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo H Rizza Ali Faizin MPd I diharapkan kerjasama yang sudah terjalin bisa semakin ditingkatkan.

Mewakili Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor, Plt  Kadis Kominfo Sidoarjo Drs Didik Tri Wahyudi membacakan sambutan bupati. Di mana, Bupati Sidoarjo mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada rekan-rekan pers yang selama ini telah memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Selama ini hubungan pemerintah dengan media sudah harmonis.

“Hubungan harmonis yang telah terjalin ini mampu saling menguatkan antara pemerintah dan media agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat, transparan dan berimbang. Hubungan kemitraan ini harus terus dilakukan dengan prinsip mengawal demokrasi untuk kepentingan publik,”ucapnya.

Ke depannya,  Gus Muhdlor seperti diungkap Didik Tri Wahyudi,  dengan penguatan kemitraan ini, media bisa bersinergi dengan pemerintah untuk turut memberikan supporting tiga agenda utama Presidensi G20 dalam memperkuat arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi berbasis digital dan transisi energi.

Dikatakannya hilir dari penguatan kemitraan media seperti ini selain untuk kerangka Presidensi G20 juga sebagai upaya percepatan pemulihan global pasca pandemi Covid 19, dengan semangat pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.

“Saya yakin sekali dengan kondisi Kabupaten Sidoarjo yang aman dan kondusif, dengan didukung pemberitaan media yang positif dan edukatif, percepatan pembangunan dapat terwujud dengan baik,”ucapnya.

Lebih lanjut Gus Muhdlor seperti diungkap Didik Tri Wahyudi menyampaikan bahwa sinergitas pemerintah dan media juga tidak terlepas dari pijakan kebebasan pers yang diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 pasal 4 ayat 1. Bahwa Kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Oleh sebab itu ia meminta ekosistem kebebasan pers di lingkungan Pemkab Sidoarjo harus  dirawat dan dijaga bersama. Dukungan dan kritikan memang harus dilakukan, karena itu sudah menjadi tugas pers. “Negara kita didukung oleh empat pilar demokrasi yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif dan pers,”katanya.

Narasumber yang dihadirkan antara lain Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers Indonesia Asmono Wikan, Ketua DPRD Sidoarjo H Usman M Kes dan Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo H Rizza Ali Faizin MPd I.

 

Oleh karena itu kata Didik Tri Wahyudi, Gus Mudhlor mengajak para insan pers untuk tidak perlu ragu-ragu dalam menjalankan tugas dan profesinya. Ia akan hormati kebebasan insan pers dalam menjalankan tugas. Ia percaya bahwa para insan pers di Sidoarjo akan menjalankan tugas dengan profesional, serta penuh rasa tanggung jawab dan berlandaskan pada kode etik jurnalistik.

Dalam kesempatan tersebut Gus Muhdlor seperdi diungkap Didik Tri Wahyudi juga menyampaikan bahwa perkembangan teknologi yang begitu cepat tidak bisa dihindari. Transformasi dari konvesional ke era digital ini juga dialami media massa. Cepatnya perkembangan media harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas jurnalisnya. Peran Dewan Pers menjadi sangat penting dalam menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan. “Karena itu saya mendorong agar media massa yang bertugas di lingkungan Pemkab Sidoarjo berupaya memenuhi peraturan sebagaimana yang dipersyaratkan Dewan Pers,”pintanya.

Di akhir sambutannya Gus Muhdlor seperdi diungkap Didik Tri Wahyudi menekankan kembali agar rekan-rekan pers benar-benar menjalankan fungsinya dengan baik. Ia meminta untuk memastikan informasi yang dihasilkan adalah informasi yang akurat dan terpercaya, serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga memberikan pendidikan dan perubahan yang lebih baik bagi masyarakat.

“Untuk itulah, sinergitas antara pemerintah dan media harus terbangun dengan harmonis. Karena  pada dasarnya media dengan pemerintah adalah hubungan kemitraan. Pemerintah sebagai motor penggerak yang menjalankan roda pembangunan membutuhkan media untuk mewartakan dan mengawal kebijakan,”pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo  Usman mengungkapkan pemerintah juga perlu kritikan dan masukan. Seperti yang diucapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bahwa pers adalah garda terdepan dalam mewartakan berita yang benar dan berpihak kepada masyarakat. “Insan pers adalah salah satu pilar penyeimbang di tanah publik, ” ungkap Usman.

Usman menambahkan dalam menjalankan tugasnya anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo banyak dibantu para insan pers khususnya tentang temuan-temuan di lapangan sehingga DPRD Kabupaten Sidoarjo bisa langsung datang untuk melihat bagaimana fenomena yang ada di masyarakat sehingga kebijakan bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada agar program pembangunan Sidoarjo bisa tepat.

Sementara itu,Asmono Wikan selaku Ketua Komisi Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers menambahkan,dengan terlaksananya dialog dan siraturahim ini, diharapkan dapat terjalin kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan para insan pers dengan selalu berkomunikasi, koordinasi dan kolaborasi (K3).

Momen-momen seperti ini sangat baik guna meningkatkan komunikasi dan silaturahim bersama insan pers, berkoordinasi untuk terciptanya kerjasama dan kolaborasi yang harmonis kedepannya, demi kemajuan daerah. sis