PONOROGO (wartadigital.id) – Kabupaten Ponorogo digadang-gadang berperan sebagai lumbung pangan dengan produksi padi dan jagung yang melimpah. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan harapan itu saat mengikuti panen raya di Desa Ronosentanan Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, Sabtu (4/7/2026).
“Pemerintah pusat terus memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menekan ketergantungan terhadap impor pangan,” kata Hanif.
Dia menakar Ponorogo memiliki potensi besar untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Dengan luas lahan pertanian sekitar 35.000 hektare, Ponorogo mampu mencatatkan luas produksi hingga sekitar 74.000 hektare karena adanya intensitas tanam yang tinggi.
“Ponorogo bisa hampir tiga kali panen. Kalau dirata-rata dua kali padi dan satu kali jagung, maka punya potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan,” kata dia.
Namun, Hanif mengingatkan pentingnya menjaga lahan pertanian dari ancaman alih fungsi. Isu alih fungsi lahan pertanian itu amat krusial –terutama di Pulau Jawa– karena jumlah penduduk yang terus meningkat.
“Pemerintah saat ini berupaya mempertahankan sekitar 7,3 juta hektare lahan sawah sekaligus melakukan ekstensifikasi pertanian di sejumlah wilayah seperti Kalimantan Tengah dan Papua Selatan,” ungkap Hanif ketika melakukan dialog interaktif dengan anggota kelompok tani.
Dia menambahkan, upaya pengetatan alih fungsi lahan juga terus dilakukan melalui aturan yang lebih terukur.
“Lahan pertanian harus kita jaga bersama. Karena membangun ketahanan pangan harus melalui gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, perusahaan, kelompok tani, dan seluruh elemen masyarakat,” imbuhnya.
Hanif menegaskan, ketahanan pangan menjadi instrumen penting untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi dari produksi dalam negeri. Ketika impor pangan dapat diminimalisir, maka hasil panen petani lokal akan lebih terserap dan nilai tambahnya kembali kepada rakyat Indonesia.
“Kalau kita terus melakukan impor, maka yang berdaya adalah negara lain. Tetapi kalau kita membangun ketahanan pangan, maka yang berdaya adalah rakyat Indonesia,” tutur Hanif.
Kata dia, salah satu instrumen penting dalam kebijakan pangan nasional adalah neraca komoditas. Neraca itu menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan apakah suatu komoditas perlu impor atau tidak.
“Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Menteri Pertanian telah menyampaikan bahwa kita tidak impor lagi beras dan jagung. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah membangun ketahanan pangan pada komoditas utama,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Bupati Lisdyarita menyebut sektor pertanian hingga saat ini masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian Ponorogo. Banyak keluarga menggantungkan harapan dan penghidupan mereka dari aktivitas olah tanam.
Bunda Lis–sapaan Lisdyarita–memaparkan, luas panen padi di Ponorogo mencapai sekitar 74.000 hektare dengan produksi sebesar 436.000 ton pada 2025 lalu. Sedangkan untuk komoditas jagung, luas panen mencapai sekitar 39.000 hektare dengan produksi sekitar 284.000 ton.
“Berkaca dari capaian ini, Ponorogo menjadi salah satu lumbung pangan terbesar di Jawa Timur. Indeks ketahanan pangan Ponorogo juga mencapai 71,22 poin,” ungkapnya.
Masih kata Bunda Lis, masyarakat Ponorogo patut bersyukur karena mendapat anugerah tanah yang subur. “Tetapi kekuatan utama Ponorogo justru terletak pada para petani yang bekerja keras, tangguh, dan tidak pernah berhenti berinovasi,” kata dia.
Dalam sesi dialog, Nurhadi, perwakilan petani, mengharapkan dukungan dari pemerintah berupa penyediaan benih dan pembangunan sumur artesis (air tanah dalam) untuk mencukupi kebutuhan irigasi.
“Alhamdulillah, bantuan pupuk sudah bagus. Tapi bantuan benih mohon dioptimalkan lagi,” ujar Nurhadi, petani di Desa Ronosentanan. ono
