SURABAYA (wartadigital.id) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong perluasan inklusi keuangan sebagai pondasi penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkelanjutan melalui akses keuangan yang mudah dan aman.
Hal itu dikemukakan Gubernur Khofifah saat menghadiri gelaran puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) dan FinExpo 2025 bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Atrium Tunjungan Plaza Surabaya, Jumat (24/10/2025).
Apa yang diungkapkan Gubernur Jatim itu sejalan dengan tema Bulan Inklusi Keuangan 2025 yakni “Inklusi Keuangan untuk Semua, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.
Menurut dia, gerakan Bulan Inklusi Keuangan yang digagas OJK menjadi penggerak penting perekonomian daerah sekaligus sarana memerluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.
“Melalui kegiatan ini, masyarakat didorong semakin mengenal berbagai produk dan layanan keuangan yang aman, terpercaya, dan sesuai kebutuhan mereka,” kata Gubernur Khofifah.
Berdasarkan data nasional Tahun 2025 menunjukkan, tingkat literasi keuangan telah mencapai 66,46 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan mencapai 80,51 persen. Capaian ini menggambarkan peningkatan signifikan partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan formal secara aktif dan bertanggung jawab.
Gubernur Khofifah menegaskan, perluasan inklusi keuangan merupakan kunci bagi terwujudnya kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan. Melalui pemerataan akses keuangan, masyarakat di perkotaan maupun pedesaan dapat memeroleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha, memerluas lapangan kerja, dan memerkuat ketahanan ekonomi keluarga.
“Kami meyakini, pembangunan ekonomi yang kokoh harus diiringi perluasan akses keuangan yang inklusif dan berkeadilan. Pertumbuhan yang tinggi baru bermakna jika manfaatnya dirasakan seluruh lapisan masyarakat,” kata dia.
Meski capaian inklusi keuangan di Jawa Timur relatif tinggi, Gubernur Khofifah menilai literasi keuangan tetap perlu ditingkatkan. Ia menekankan pentingnya proses edukasi dan diseminasi informasi yang lebih luas agar masyarakat memahami manfaat, risiko, serta tata cara penggunaan layanan keuangan secara bijak.
Pemprov Jatim, tuturnya, terus berkolaborasi dengan OJK serta pelaku jasa keuangan untuk memercepat transformasi digital layanan keuangan. Digitalisasi perbankan, sistem pembayaran nontunai, hingga aplikasi pencatatan usaha menjadi strategi nyata memerluas akses keuangan sekaligus meningkatkan literasi masyarakat terhadap keuangan digital.
“Sinergi ini bukan hanya memerkuat pondasi ekonomi daerah, tetapi juga membuktikan bahwa inklusi keuangan dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan yang berkeadilan dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Dengan dukungan dan sinergi antara OJK, lembaga jasa keuangan, dan pemerintah daerah, Gubernur Khofifah optimistis Jawa Timur dapat menjadi salah satu pusat literasi dan inklusi keuangan nasional.
“Kita ingin pastikan bahwa tidak ada satu pun warga yang tertinggal,–no one left behind–, dari kesempatan untuk tumbuh, berusaha, dan sejahtera melalui akses keuangan yang sehat dan bertanggung jawab,” kata dia.
Pada kesempatan itu, Khofifah juga menegaskan peran strategis Jawa Timur sebagai Center of Gravity ekonomi Indonesia yang diwujudkan dalam visi besar “Jawa Timur Gerbang Baru Nusantara.”
Posisi geografis yang strategis, ditopang oleh 8.494 desa dan kelurahan terbanyak di Indonesia, serta 21 rute dari 39 rute tol laut nasional yang berpusat di Pelabuhan Tanjung Perak, menjadikan Jawa Timur sebagai pusat perdagangan dan distribusi logistik utama kawasan timur Indonesia.
“Ketika kami menyebut Gerbang Baru Nusantara, sesungguhnya ini menunjukkan kesiapan Jawa Timur untuk membangun konektivitas kenusantaraan yang kuat,” kata Khofifah.
Gubernur perempuan pertama di Jawa Timur itu melanjutkan, menyampaikan, OJK Jatim dan Pemprov Jatim memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian nasional. Dengan nilai PDRB mencapai Rp849,30 triliun, Jawa Timur berkontribusi sebesar 14,44 persen terhadap ekonomi nasional dan 25,36 persen terhadap perekonomian Pulau Jawa. “Ini menjadikan Jawa Timur lokomotif ekonomi terbesar kedua nasional setelah DKI,” katanya.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi atas kolaborasi strategis yang dibangun bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur. “Jawa Timur terintegrasi dengan perekonomian kawasan tengah dan timur Indonesia, dan menjadi gerbang besar perdagangan, logistik, serta komunikasi nasional,” tuturnya.
Menurut dia, penyelenggaraan Bulan Inklusi Keuangan di Surabaya ini menegaskan peran Jawa Timur sebagai motor penggerak ekonomi nasional. edt, *
