wartadigital.id
Ekbis Headline

Restrukturisasi Kredit Sasar 5,3 Juta UMKM Senilai Rp 332 Triliun

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso

 

JAKARTA (wartadigital.id)  –  UMKM merupakan sektor yang tak luput dari dampak pandemi. Padahal UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia karena kontribusinya mencapai 57,24% dari total PDB Indonesia.

Mempertimbangkan besarnya peran UMKM, OJK mengeluarkan berbagai kebijakan agar UMKM ini dapat bertahan di masa pandemi, diantaranya melalui POJK 48 yang sebelumnya POJK 11 yang memberikan perpanjangan restrukturisasi hingga 2023.

“Kebijakan tersebut telah membantu 5,3 juta debitur UMKM dengan nominal sebesar Rp 332 triliun dan saat ini sudah semakin menurun tinggal 3,58 juta debitur dengan nominal Rp 285 triliun,” ujar Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso dalam Webinar Business Matching ‘Digitalisasi Pembiayaan untuk UMKM’ OJK secara virtual di Jakarta, Sabtu (18/9/2021).

Artinya, beberapa pengusaha UMKM sudah mulai membaik dengan berbagai kebijakan yang dilakukan OJK tadi diantaranya adalah pemberian subsidi, suku bunga dan penjaminan UMKM. “Di samping itu banyak kebijakan-kebijakan lain yang juga diarahkan agar UMKM ini nantinya bisa cepat pulih,” ungkap Wimboh.

Berdasarkan data Kemenkop, sebanyak 90,99% dari total pelaku usaha atau setara dengan 64 juta pelaku usaha berasal dari UMKM dengan penyerapan tenaga kerja yang besar, yakni mencapai 117 juta orang atau 97% dari total tenaga kerja Indonesia.

Selain itu OJK memberikan berbagai kebijakan untuk mendorong pengembangan sektor UMKM dan menyatukan proses bisnis UMKM dalam satu ekosistem yang terintegrasi mulai dari hulu sampai ke hilir dengan menggunakan platform digital.

Perpanjangan Waktu

OJK sebelumnya juga menerbitkan dua ketentuan yang memperpanjang masa kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit perbankan dari Maret 2022 menjadi Maret 2023 untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Wimboh Santoso mengatakan perpanjangan masa relaksasi restrukturisasi kredit perbankan tersebut diharapkan dapat meneruskan momentum pemulihan ekonomi serta mendorong pertumbuhan penyaluran kredit perbankan.

“Perpanjangan kebijakan countercyclical sebagai langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi, dalam rangka menjaga momentum indikator perbankan yang sudah mengalami perbaikan serta untuk mempersiapkan bank dan debitur untuk kembali normal secara perlahan sehingga menghindari potensi gejolak setelah kebijakan ini berakhir,” kata Wimboh melalui keterangan resminya.

Pertama, POJK yang dikeluarkan terdiri dari POJK Nomor 17/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekononomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

“Kebijakan tersebut mencakup penilaian kualitas aset berdasarkan ketepatan pembayaran untuk kredit atau pembiayaan dengan plafon sampai dengan Rp10 miliar, penetapan kualitas lancar atas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi, serta penetapan kualitas kredit atau pembiayaan baru secara terpisah dari fasilitas existing,” tambahnya.

POJK ini merupakan Perubahan Kedua atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekononomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Dalam ketentuan ini, masa berlaku kebijakan stimulus perekonomian bagi debitur perbankan yang terdampak Covid-19 diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2023.

Kedua, POJK Nomor 18/POJK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.

POJK ini merupakan Perubahan Kedua atas POJK Nomor 34/POJK.03/2020 yang menegaskan mengenai pemberlakuan seluruh kebijakan bagi BPR dan BPRS sebagaimana diatur dalam POJK Kebijakan BPR/BPRS diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2023.

POJK ini tetap menekankan penerapan manajemen risiko, termasuk antara lain melalui penyusunan pedoman dan kebijakan, dokumentasi dan administrasi seluruh kebijakan yang diterapkan, dan pelaksanaan simulasi uji dampak penerapan kebijakan terhadap permodalan dan likuiditas BPR dan BPRS. Termasuk untuk memastikan pembagian dividen dan/atau tantiem tidak berdampak pada kecukupan permodalan BPR dan BPRS.

Perpanjangan kedua ketentuan terkait kebijakan stimulus ekonomi diharapkan dapat menjaga stabilitas kinerja baik dari sisi perbankan maupun pelaku usaha sektor riil yang memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi nasional. set, nti, sin

Related posts

Jokowi Ingatkan Jangan Lengah, Tetap Waspada Covid-19

redaksiWD

Moeldoko Kudeta Ketua Umum Partai Demokrat, Emil Dardak Tegaskan Jatim Tetap Loyal AHY

redaksiWD

College of Arms Pastikan Tak Ada Upacara Kenegaraan di Pemakaman Pangeran Philip

redaksiWD