SURABAYA (wartadigital.id) – Tuntutan Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) terkait kejelasan kuota BBM Subsidi mulai ada titik terang. PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus memastikan terus koordinasi dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Saat ini usulan masih dalam proses evaluasi dan hasil evaluasi jika sudah ada akan segera disampaikan.
“Kami menghormati aspirasi yang disampaikan oleh rekan-rekan pengemudi terkait usulan akses pembelian BBM subsidi bagi kendaraan towing (car carrier). Aspirasi tersebut telah disampaikan dan dikoordinasikan oleh Pertamina Patra Niaga dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pada 30 September 2026. Usulan tersebut saat ini masih dalam proses evaluasi oleh BPH Migas sesuai kewenangannya. Hasil evaluasi dari BPH Migas akan segera disampaikan pada kesempatan pertama setelah proses evaluasi selesai,” kata Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, Kamis (1/10/2026).
Dia menegaskan bahwa Pertamina menghargai aspirasi yang disampaikan oleh para pengemudi sebagai bagian dari pelanggan Pertamina. “Kami menghormati aspirasi rekan-rekan pengemudi yang juga merupakan pelanggan Pertamina. Aspirasi terkait akses BBM subsidi bagi kendaraan towing telah kami koordinasikan bersama BPH Migas pada 30 September 2026 dan saat ini masih dalam proses evaluasi regulator. Sebagai operator, kami juga membutuhkan dukungan dan sinergi berbagai pihak, termasuk APH, agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan aman, tertib, dan sesuai ketentuan,” ujar Ahad.
Sebagai operator, Pertamina Patra Niaga menjalankan penyaluran BBM subsidi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan regulator. Ketentuan mengenai penerima maupun mekanisme penyaluran BBM subsidi merupakan kewenangan regulator, sehingga setiap perubahan terhadap ketentuan tersebut perlu melalui proses evaluasi dan keputusan sesuai regulasi yang berlaku.
“Di sisi lain, kami juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga kelancaran operasional fasilitas Pertamina sebagai bagian dari Objek Vital Nasional (Obvitnas). Keberlangsungan operasional fasilitas ini penting untuk mendukung kelancaran distribusi energi kepada masyarakat dalam cakupan yang lebih luas,” tambah Ahad.
Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus akan terus berkoordinasi dengan BPH Migas dan pemangku kepentingan terkait serta memastikan pelayanan dan penyaluran BBM kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik sesuai ketentuan.
Gelar Demo
Untuk diketahui ratusan sopir truk towing yang tergabung dalam Gerakan Sopir Jawa Timur (GSJT) menggelar demonstrasi di depan Kantor Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Rabu (30/9/2026). Demo masih berlangsung hingga Kamis hari ini. Mereka memprotes pemblokiran barcode pembelian BBM subsidi yang dinilai mengganggu operasional pengemudi.
Aksi tersebut juga diwarnai penggunaan sound horeg dan ratusan truk pengangkut kendaraan yang memenuhi dua ruas Jalan Jagir Wonokromo hingga menyebabkan kemacetan. Dari pantauan di lapangan, saat massa aksi tiba sempat terjadi aksi saling dorong antara massa dan aparat keamanan di gerbang gedung. Sejumlah aparat dari unsur Polri dan TNI juga bersiaga di lokasi.
Koordinator aksi GSJT Supriyono menjelaskan, aksi yang digelar di sejumlah titik, termasuk Kantor Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, mengangkat sejumlah persoalan yang dihadapi para sopir logistik. Di antaranya barcode BBM yang mendadak terblokir, kuota yang berkurang separo, hingga barcode yang diputus secara permanen. “Kuota untuk armada besar itu bisa sampai 200 liter. Tapi kadang-kadang pas mau isi, hilang separo. Pagi bisa isi, siang mau isi lagi sudah tidak bisa. Ini sangat rentan dan membuat pengiriman kami terganggu,” ujar Supriyono saat diwawancarai di lokasi aksi.
Selain pemblokiran barcode, Supriyono juga menyoroti pengemudi towing yang kini sama sekali tidak bisa mengisi Solar di SPBU akibat adanya larangan bertanda foto yang dipasang di area SPBU. Menurut Supriyono, persoalan tersebut sebenarnya sempat diaudiensikan pada April lalu dan mendapat bantuan penanganan dari Pertamina. Namun, sejak Juni hingga saat ini, masalah serupa kembali berulang dan saluran komunikasi dengan pihak Pertamina memburuk. “Alasan Pertamina dari April lalu karena ada indikasi kawan-kawan dianggap sebagai ‘langsir’ (penimbun) BBM. Kalau memang ada indikasi, ya tangkap oknumnya. Jangan semua diblokir secara random,” tegasnya.
Ia memperkirakan, sejak Juni hingga saat ini sudah ada sekitar 150 kasus pemblokiran barcode yang dialami anggotanya. Akibat pemblokiran tersebut, sebagian pengemudi terpaksa membeli BBM non-subsidi (Dex) atau menggunakan ‘jasa cepat’ berbayar di oknum SPBU agar bisa terus beroperasi. “Harapan kami simpel. Tolong segera selesaikan persoalan barcode ini supaya kami bisa kembali bekerja,” harapnya. nti
