PONOROGO (wartadigital.id) – Korban terdampak tanah longsor di Desa Wates Kecamatan Slahung menemukan solusi tempat tinggal. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo memberikan bantuan tiga unit hunian sementara (huntara).
Plt Bupati Lisdyarita menyerahkannya langsung kepada para korban terdampak bencana yang terjadi pertengahan Mei lalu.
“Ini langkah awal sebelum pemerintah daerah memfasilitasi terbangunnya hunian tetap. Bapak dan ibu sementara tinggal di sini dulu,” kata Bunda Lis, sapaan Lisdyarita, Rabu (9/9/2026).
Bupati perempuan pertama di Ponorogo itu meminta maaf karena di huntara ternyata belum tersedia fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK). Tak urung, Bunda Lis pasang badan untuk memenuhi kebutuhan mendasar sesuai standar hidup layak itu.
“Kekurangannya saat ini tinggal MCK yang sangat mendesak. Kalau bantuan dari pihak ketiga belum keluar juga, langsung hubungi kami agar Pemkab Ponorogo yang menyiapkannya,” ujarnya di hadapan warga penerima manfaat.
Bunda Lis juga mengingatkan jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ponorogo untuk selalu siap siaga merespons potensi longsor susulan, menilik kondisi topografi Desa Wates yang berbukit dan curam.
“Saya minta ke Pak Kalaksa BPBD dan bagian keuangan, tolong secepatnya dibantu pengadaan tanaman vetiver (akar wangi) dan tanaman keras penyerap air. Tebing-tebing di sepanjang jalan menuju ke sini sudah sangat rawan,” ungkapnya.
Selain tanah longsor, Bunda Lis mengingatkan ancaman kebakaran lahan akibat fenomena El Nino. Dia mengimbau masyarakat agar tidak membuang puntung rokok sembarangan serta mengawasi pembakaran jerami (damen) agar api tidak menjalar ke permukiman.
Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Ponorogo Masun menegaskan, penyerahan huntara merupakan wujud pemenuhan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kebencanaan.
“Dengan terbangunnya huntara ini, kewajiban Pemkab Ponorogo dalam memenuhi kebutuhan dasar korban bencana berupa hunian telah terlaksana sesuai amanat regulasi,” kata Masun.
Masun menjelaskan, realisasi pembangunan fasilitas hunian bagi korban bencana itu hasil sinergi antara anggaran daerah, lembaga sosial, dan pemerintah desa setempat.
“Hunian sementara ini terbangun berkat kerja sama semua pihak. Material bangunan didanai melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Ponorogo sebesar 50 juta per unit, sedangkan jasa tenaga kerjanya dibiayai penuh oleh Baznas. Lahan juga telah disiapkan oleh Pak Kades,” katanya. ono
